Indonesia dan Dunia

Pilkada Sumatera Utara tahun 2018 ini akan di ikuti oleh 3 pasang calon yaitu Djarot Saiful Hidayat -Sihar Sitorus yang diusung PDIP, dan PPP,  Edy Rahmayadi  - Musa Rajekshah oleh PKS, PAN, Hanura, Gerindra, NasDem, dan Golkar dan kuda hitam  JR Saragih -Ance Selian yang di usung Demokrat, PKB, PKPI. Yang menarik, Djarot dan JR Saragih baru mendapatkan pendampingnya saat waktu pendaftaran tinggal hitungan hari, bahkan Djarot baru pasti mendapat pasangan dan bisa maju hanya selang sehari sebelum Pendaftaran di tutup.  Hal ini jelas menarik di amati karena dinamika politik beberapa hari sebelum pendaftaran dan masa pendaftaran begitu cair dan tak terduga yang tentunya akan berdampak panjang saat pemilihan nanti. Singkatnya pasangan yang dipasangkan mendadak tentu belum punya visi misi yang jelas dan searah, perlu banyak penyesuaian.  Sekarang mari kita tinjau kekuatan politik dari 3 pasang ini dari latar belakang calon, Suku calon pemilih, Agama pemilih dan kekuatan partai po

Banyak orang mengira bahwa Berpartisipasi Politik hanya bisa dilakukan dengan bergabung menjadi anggota partai atau ikut memilih atau dipilih dalam Pemilu /Pilkada. Padahal hakekatnya partisipasi politik bentuknya sangat banyak bahkan bisa jadi tiap hari kita berpolitik namun tidak sadar. Bahkan Golput sendiri adalah salah satu bentuk sikap Politik.  Sebelum lebih jauh, mari kita cek definisi politik menurut Wikipedia : politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles) politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Untuk jelasnya mari kita lihat bentuk bentuk partisipasi politik yang dilakukan orang baik langsung ataupun tidak langsung. Menyampaikan Aspirasi Menyampaikan Permintaan, A

Beberapa hari ini, berita tentang rohingnya kembali mencuat di media masa, apalagi di media Sosial. Bagi yang belum begitu paham, permasalahan utamanya adalah suku rohingya tidak dianggap suku resmi di negara myanmar. Rohingya dianggap orang Bangladesh yang dulu dipekerjakan oleh inggris di Myanmar dan bukan bagian dari suku asli Myanmar. Oleh karena itu menurut undang Myanmar mereka dianggap warga yang tidak punya kenegaraan. Namun sejarah berkata lain, silahkan baca wikipedia dengan judul artikel   Rohingya People .

Cagub Pilkada DKI 2017 Pilkada DKI 2017 tinggal 4 bulan lagi, dan saat ini kita sudah  tahu ada ada 3 pasangan calon yaitu Ahok-Djarot, Anies-Sandiaga Uno dan Agus-Sylvina. Yang menarik dari pilkada jakarta ini sebenarnya bukan (hanya) karena 3 calonnya, tapi karena Tokoh besar di belakangnya. Tiga tokoh nasional di balik ketiga paslon ini adalah Megawati, Prabowo dan SBY. Kita akan melihat berbagai aspek dari 3 Cagub ini yang semoga bisa menjadikan gambaran kekuatan politik di pilkada Jakarta. Ahok Djarot Pada hakekatnya Ahok bukanlah Gubernur petahana karena Ahok  mendapatkan status Gubernur disebabkan  Jokowi Jadi Presiden. Artinya, Elektabilitas Ahok waktu berpasangan dengan Jokowi berbeda dengan Sekarang. Ingat, dulu faktor Jokowi sangat berperan dalam kemenangan di Jakarta.  Prediksi saya pribadi,  Ahok akan mudah melenggang ke putaran kedua karena dukungan media yang dimiliki oleh pimpinan Nasdem dan Golkar (MetroTV dan TV One) serta berbagai TV lain yang memang ter

Nasdem sebagai partai baru dan langsung menjadi partai pendukung pemerintah akhirnya Ambruk juga setelah petingginya terjerat kasus korupsi. Kasus pertama adalah kasus OC kaligis yang waktu itu masih menjabat sebagai ketua Mahkamah Partai. Kasus selanjutnya adalah kasus Sekjen Partai Rio Capella yang juga ikut terjerat kasus yang masih ada hubungannya dengan OC kaligis. Kasus ini makin liar setelah di isukan Gatot Eks Gubernur Sumut menyatakan pernah meminta bantuan Surya Paloh . Menurut informasi yang beredar, bantuan yang dimaksud adalah mendamaikan antara Gatot dan Wakilnya Erry Selaku Wakil Gubernur Sumatra Utara. Apakah hanya sekedar mendamaikan? Masalah apa sampai ketua partai harus mendamaikan? itu masih misteri. Isu liar ini terus bergulir sampai surya Paloh dan Jaksa Agung yang berasal dari Partai nasdem juga di  tarik tarik kedalam kasus ini. Untuk dua orang ini, kita tunggu saja kabar selanjutnya. Sekarang kembali ke topik utama yaitu Restorasi Nasdem. Misi N

Jika anda perhatikan beberapa hari terakhir. Kata "BRUTUS" sering masuk kedalam media pemberitaan. Brutus di tuduhkan pada Orang orang di lingkaran Jokowi. Diantaranya adalah Rini sumarno, Andi Widjajanto, serta Luhut panjaitan. mereka dianggap sebagai brutus brutus di istana yang menjauhkan Jokowi dari PDIP, Relawan dan Rakyat. Bagi yang penasaran, siapa sih sebenarnya brutus? Brutus adalah Tokoh politik dan orang dekat Julius Caesar yang berkhianat serta ikut dalam konspirasi pembunuhan Caesar di tahun 15 Maret 44 SM. Pada mulanya Brutus adalah orang dekat Caesar, namun akhirnya dia terlibat dalam konspirasi pembunuhan walaupun dia mengalami konflik batin. Konflik yang dialami brutus adalah apakah dia Lebih memilih membela Caesar yang cenderung mempunyai kekuasan penuh dan Tirani, atau membunuhnya dengan alasan kepentingan yang lebih besar yaitu Demokrasi. Pada akhirnya si brutus ikut dalam pembunuhan Caesar. Brutus di anggap sebagai Pengkianat terbesar sepanjang sejara

Perseturan KPK Vs polri sekarang ini (januari 2015) seakan akan lanjutan dari drama Cicak Vs Buaya jilid III. Ibaratnya film, perseteruan ini mencapai puncaknya saat Wakil ketua Bambang Widjojanto di tangkap Bareskrim POLRI.  Jilid pertama persetuan KPK terjadi saat Susno Duadji jadi bareskrim .  Jilid kedua terjadi saat Jendral Joko Susilo yang terkenal sebagai jendral Harta wanita dan tahta dengan korupsi proyek simulator SIM . Sedangkan perseturan Kali ini menyangkut calon Kapolri Budi Gunawan  yang diduga melakukan transaksi tidak wajar dan dugaan pencucian Uang ditahun 2006.  Siapa Budi Gunawan? budi gunawan dibelakang megawati sebagai ajudan presiden Budi gunawan yang calon Kapolri itu ternyata punya rekam jejak yang sangat dekat dengan PDIP. Mari kita lihat satu persatu, Budi gunawan adalah ajudan Presiden Megawati saat masih berkuasa. Budi gunawan diduga mendapatkan bocoran matei debat capres dari KPU tahun 2014 kemarin saat ada pertemuan di senayan antara Ang

Kabinet kerja jokowi belum lama dibentuk, pemerintahan baru berjalan 3 bulanan saat tulisan ini dibuat, namun kontroversi seputar keputusan presiden dan para menterinya sering membuat geger. Kali ni saya hanya membahas berbagai kontroversi dan gejala sekulerisme yang mau diambil oleh pemerintahan jokowi namun di tentang habis oleh umat islam sehingga para menteri itu berkilah " Siapa yang bilang?" atau " ini kan baru wacana". Kebijakan jokowi (akan) menghilangkan kementrian Agama Baru usai pertikaian prabowo dan Jokowi di Mahkamah konsituti, jokowi membuat gebrakan dengan menghilangkan kementrian agama dan diganti menjadi kementrian Zakat, wakaf dan Haji. What?  Kebijakan ini langsung ditentang keras umat islam. Permasalahannya perkara agama bukan hanya 3 hal tersebut, belum termasuk bagaimana dengan agama lain? Namun akhirnya bapak presiden menggunakan senjata andalannya :" Siapa yang bilang?" dan akhirnya kementrian agama ga jadi hilangin. Penyamaa

Beberapa hari ini, lagi-lagi pemerintahan jokowi bikin heboh. Entah kenapa jokowi dan pemerintahannya selalu berusaha membuat kebijakan yang menganggu ketenangan. Dulu saat penyusunan kabinet, menteri agama mau dihapus, terus minta BBM di naikan SBY,eh sekarang malah kolom Agama mau dikosongkan. Kebijakan yang tidak bijak! Isu penghapusan kolom agama ini memang sebenarnya sudah beredar sejak masih masa kampanya capres. Isu-isu itu di lempar oleh orang orang PDIP dan pemuja kebebasan dengan alasan HAM dan sejenisnya. Namun saya disini tidak akan membicarakan polemik ini karena berita sudah banyak membahas pendapat orang-orang yang sudah dianggap ahli. Saya disini akan melihat sekilas tentang hubungan negara dan agama di indonesia , Hubungan UUD dan dasar negara dengan Agama , Manfaat kolom agama di KTP , Bahaya pengosongan kolom agama dan yang terakhir adalah (usulan) solusi untuk mengatasi polemik ini . Hubungan negara dengan agama Secara garis besar, hubungan negara da

Tiga  hari ini (28-30 Oktober 2014), berita di dominasi oleh berita tentang kericuhan di DPR. Kericuhan ini bermula saat penyusunan alat kelengkapan dewan. Alat kelengkapan dewan diantaranya adalah penyusunan komisi komisi. Yang menarik  disini, partai di Koalisi indonesia Hebat(KIH) tidak mau menyerahkan dafar anggota yang akan masuk kedalam komisi yang akan dibentuk. Awal permasalahan Permasalahan timbul dari benih perseteruan partai PPP yang sampai saat ini ada dua kubu, kubu Suryadarma Ali yang condong ke Koalisi Merah putih (KMP) dan kubu romi CS yang condong ke KIH. Permasalahan di DPR diawali dengan diserahkannya daftar anggota oleh fraksi PPP ke pimpinan DPR oleh Epyardi, anggota DPR dari fraksi PPP yang loyal ke ketua umum partai Suryadarma Ali. Nah Dari sinilah perseteruan dimulai dan kisruh terjadi saat  Hasrul menggulingkan meja DPR . Jika di tarik ke belakang, permasalahan ini sebenarnya ada di kisruh PPP, saat terjadi kisruh PPP dan masing masing pihak mengklaim

Rekonsiliasi antara prabowo dan jokowi Setelah 6 bulan kondisi politik ditanah air begitu gadung dan panas, akhirnya bulan ini susana mencair dengan adanya rekonsiliasi antar tokoh politik yang bersebrangan. Hal ini tentunya sangat positif dilihat dari segala sisi. Sebelum lebih jauh membahas rekonsiliasi, mari kita pahami artinya, rekonsiliasi adalah  perbuatan memulihkan hubungan persahabatan pd keadaan semula; perbuatan menyelesaikan perbedaan. Siapapun yang memulai rekonsiliasi ini patut di apresiasi.  Pihak pihak dari KMP ataupun KIH memang beberapa hari terakhir sering mengadakan silaturahmi untuk menurunkan panasnya suana politik di indonesia. Sebenarnya proses rekonsiliasi ini sudah berlangsung lama, misalkan dulu Pengurus PAN dan PPP hadir di acara PDIP  pada bulan september 2014. Lalu belum lama ini Ketua parlemen dari DPRD, MPR dan DPD juga bertemu jokowi dan melakukan jumpa pers bersama,  Baru hari ini, jokowi bertemu dengan Abu rizal bakrie selaku ketu

Pernyataan jokowi bisa mengeluarkan veto terhadap undang undang yang disahkan DPR mendapatkan reaksi beragam dari masyarakat, namun kebanyakan adalah reaksi menertawakan dan menggunjing kebodohan Presiden terpilih kita. Bapak JOKOWI. Sebelum lebih jauh, mari kita pahami dulu definisi veto menurut wikipedia . Hak veto adalah hak untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan peraturan dan undang-undang atau resolusi  Perhatikan definisi diatas. Dalam UUD kita, tidak ada yang nama HAK VETO. Presiden tidak punya HAK membatalkan undang undang yang sudah di sahkan oleh DPR sebagai lembaga legislatif pembuat undang undang. Posisi jokowi adalah eksekutif (pelaksana Undang undang).  Sungguh aneh dan kelihatan sekali bodohnya presiden terpilih kita. Seharusnya orang orang dibelakang jokowi memberikan nasehat kepada jokowi agar tidak memberikan pernyataan ngawur. Kemana nih anies baswedan? Sekarang apa hak presiden jika tidak setuju dengan keputusan DPR? Aturan main di UUD, presiden