Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari Maret, 2021

Berdayakan Babinsa, Polisi Desa dan Bidan Desa untuk Tracing Covid 19

 Sudah lebih dari satu tahun pandemi berlangsung di Indonesia. kita patut bersyukur, saat ini korona di Indonesia terus turun dari puncaknya yang mencapai 170.000 kasus aktif menjadi hanya sekitar 124.000 Kasus (per 27 Maret 2021) . Tentunya usaha pemerintah patut kita apresiasi, hanya saja dengan anggaran PEN ( pemulihan Ekonomi Nasional ) hampir 700 Triliun, pendataan suspect dan tracing di zona merah belum optimal, Kasus baru terus bermunculan dan penurunan kasus berjalan lambat.  Artikel ini adalah masukan dan saran dalam proses pendataan suspek dan tracing covid dengan melibatkan Pemerintah Desa dan perangkat pendukungnya. Zona merah per 27 Maret 2021 Saya sebagai warga negara ingin memberi masukan pemerintah Untuk Daerah dengan Zona Merah : Berdayakan Bidan Desa, Polisi Desa dan Babinsa untuk berkoordinasi dengan Perangkat desa, Kepala Lingkungan, Kepala Dusun serta RT/RW untuk mendata warganya yang sakit. J ika ada warga yang sakit terkapar di kamar tidur pihak desa melapor ke

Daftar Lembaga PBB

  No. Akronim Lembaga 1 FAO Organisasi Pangan dan Pertanian 2 IAEA Badan Tenaga Atom Internasional 3 ICAO Organisasi Penerbangan Sipil Internasional 4 IFAD Dana Internasional untuk Pengembangan Pertanian 5 ILO Organisasi Buruh Internasional 6 IMO Organisasi Maritim Internasional 7 IMF Dana Moneter Internasional 8 ITU Uni Telekomunikasi Internasional 9 UNESCO Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB 10 UNIDO Organisasi Pengembangan Industri Perserikatan Bangsa-Bangsa 11 UNWTO Organisasi Pariwisata Dunia 12 UPU Kesatuan Pos Sedunia 13 WB Bank Dunia 14 WFP Program Pangan Dunia 15 WHO Organisasi Kesehatan Dunia 16 WIPO Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia 17 WMO Organisasi Meteorologi Dunia

Alergi Agama di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan?

Sejak Kementerian Agama di Pegang Nadiem Makariem, banyak terjadi kontroversi program kerja di kemdikbud terutama dibidang Pendidikan Agama. Sejauh ini ada 4 Yang mencolok diantaranya : Rencana Penggabungan Matakuliah Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan Tidak dimasukannya Guru Agama di  rencana Perekrutan  1 Juta Guru PPPK SKB 3 Menteri tentang Pakaian Sekolah di Sekolah Negeri  Tidak adanya agama di Peta Jalan Pendidikan Apakah benar Kemdikbud ini Alergi Agama atau memang banyak orang sekuler di kemdikbud dan menganggap Agama adalah penghambat pendidikan?  Mari kita analisa satu persatu.   Rencana Penggabungan Mata Kuliah Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan  Rencana ini muncul di kajian penyederhanaan Kurikulum bagi sekolah dasar dan Menengah. Di draf disebutkan salah satu opsinya adalah menggabungkan pelajaran Agama dan Kewarganegaraan. Walaupun rencana ini dibatalkan namun paling tidak sudah ada bibit bibit sekulerisme dalama kajian tersebut. KEBODOHAN atau KESENGAJAAN yang dilaku