Langsung ke konten utama

Benang Merah Konflik KPK vs Polri


Perseturan KPK Vs polri sekarang ini (januari 2015) seakan akan lanjutan dari drama Cicak Vs Buaya jilid III. Ibaratnya film, perseteruan ini mencapai puncaknya saat Wakil ketua Bambang Widjojanto di tangkap Bareskrim POLRI.  Jilid pertama persetuan KPK terjadi saat Susno Duadji jadi bareskrim.  Jilid kedua terjadi saat Jendral Joko Susilo yang terkenal sebagai jendral Harta wanita dan tahta dengan korupsi proyek simulator SIM. Sedangkan perseturan Kali ini menyangkut calon Kapolri Budi Gunawan  yang diduga melakukan transaksi tidak wajar dan dugaan pencucian Uang ditahun 2006. 

Siapa Budi Gunawan?

budi gunawan dibelakang megawati sebagai ajudan presiden
Budi gunawan yang calon Kapolri itu ternyata punya rekam jejak yang sangat dekat dengan PDIP. Mari kita lihat satu persatu, Budi gunawan adalah ajudan Presiden Megawati saat masih berkuasa. Budi gunawan diduga mendapatkan bocoran matei debat capres dari KPU tahun 2014 kemarin saat ada pertemuan di senayan antara Anggota KPU, Budi Gunawan dan petinggi PDIP. Dan issu yang terakhir, budi gunawanlah yang menyarakan agar Jokowi menggandeng Jusuf kalla, bukan Abraham samad saat pemilu presiden kemarin.

Penetapan sebagai tersangka oleh KPK
Yang menarik adalah saat jokowi mencalonkan budi gunawan sebagai calon tunggal kapolri, Pihak KPK langsung mengumumkan budi gunawan sebagai tersangka. Pihak KPK menyatakan bahwa Jokowi sudah tahu bahwa budi gunawan punya 'raport merah' saat jokowi menyeleksi calon menterinya. 

Yang menarik, pihak DPR baik dari KIH atau KMP secara aklamasi tetap meluluskan budi gunawan sebagai calon Kapolri, hanya Demokrat yang tidak ikut dalam fit dan propertest Budi gunawan. Lahkah KMP yang meloloskan budi gunawan banyak dianggap sebagai 'melempar bola panas' ke Jokowi. Akhirnya jokowi menunda pelantikan budi gunawan namun memberhentikan Kapolri saat itu yaitu bapak sutarman dan diganti dengan Plt Badrodin Haiti. Permasalahan lain muncul bahwa seharusnya Penetapan  Plt juga harus lewat persetujuan DPR, selain itu banyak yang mempertanyakan apa sih salah sutarman kok diberhentikan mendadak padahal masa tugasnya masih sampai oktober 2015. Banyak yang bilang bahwa ini memang sebagai Balas budi jokowi kepada Budi gunawan yang banyak membantu di pilpres kemarin. Sebagian pengamat menggangap karena Budi gunawan adalah titipan Megawati mengingat dulu budi gunawan adalah ajudannya. 


Kepolisian selanjutnya mengangkat Budi waseso sebagai bareskrim Polri, banyak pihak yang curiga penggantian bareskrim ini karena bareskrim sebelumnya gagal mengawal budi Gunawan sbagai kapolri. 

Pembunuhan karakter dan kriminalisasi Pimpinan KPK. 
Setelah Budi Gunawan di jadikan tersangka, maka bertubi tubi serangan datang ke pimpinan KPK. Kita mulai dari Abraham samad. Tidak lama setalah budi gunawan dijadikan tersangka, beredar foto mesum Abraham samad dengan putri indonesia. Namun setelah dianalisa foto itu adalah foto rekayasa dalam upaya pembunuhan karakter, isu ini saat ini sudah basi dan hilang dengan sendirinya. 

Proses selanjutnya berlanjut saat Hasto Kristanto menyatakan secara terbuka bahwa penetapan Budi Gunawan sabagai tersangka Oleh KPK dikarenakan Samad masih dendam karena tidak dijadikan calon wakil presiden mendampingi jokowi pada pilpres tahun lalu.  Pernyataan hasto ini bukannya menambahkan titik terang, namun justru membuat blunder bagi PDIP, Alasan utama adalah bahwa itu menunjukan bahwa seorang budi gunawan yang jenderal polri terbukti secara sah dan meyakinkan ikut melakukan politik praktis. Seandainya SBY tahu disaat beliau masih memimpin, saya yakin si budi Gunawan ini dipecat atau di mutasi. 

Anehnya, pernyataan Hasto kristanto yang Plt Sekjen PDIP ini dibantah oleh Tjahyo kumolo dan politisi PDIP yang sekarang menjabat sebagai mendagri ini menyatakan bahwa hasto tidak mewakili partai, tapi hanya pendapat pribadi, Bagaimana? seru bukan? teryata ucapan Tjahjo ini juga blunder karena hal ini membuktikan bahwa di PDIP tidak ada koordinasi dalam menanggapi isu yang akhirnya tampak bahwa Partai Moncong putih ini tidak kompak dan satu suara. 

Belum selesesai masalah Samad vs Hasto tiba tiba Media di gegerkan oleh penangkapan Bambang widjajanto oleh Bareskrim POLRI saat mengantarkan anaknya kesekolah. Bambang ditangkap karena ada laporan bahwa beliau mengarahkan saksi di MK dalam sengketa Pilkada kota waringin, barat. Yang menarik, pihak pelapor BW adalah kader PDIP dan mantan Anggota DPR tahun 2009-2014. Saat di konfirmasi Sugiyanto, sipelapor ini besaksi Demi Allah bahwa dia melapor bukan karena disuruh oleh partainya.  

Setelah BW dibebaskan oleh KPK, sekarang giliran Wakil KPK Adnan Pandu Praja dilaporkan atas kasus pemalsuan surat notaris saham. Walaupun pelapor bukan Kader PDIP, namun serangan sistematis seperti ini menimbulkan banyak tanda tanya. 


Sikap Istana
Jokowi mengeluarkan pernyataan basa basi bahwa baik KPK ataupun POLRI harus objectif dalam menjalanakan tugasnya,  Pernyataan basa basi dan normatif seperti ini membuat Berbagai element masyarakat kecewa, bahkan reLAWAN Dua jari dan para pendukung jokowi saat pilpres kemarin yang paling Lantang dalam mengungkapkan kekecewaannya, Bahkan ada yang bilang bahwa Pernyatan jokowi kalah tegas dibanding dengan pernyataan ketua RT. Dari sini tampak sekali jokowi tidak punya kekuatan dan wibawanya sebagai seorang presiden. 




PDIP diantara Istana, Polri dan KPK

Banyak yang menduga bahwa PDIP termasuk megawati ikut bermain dalam soal penetapan budi gunawan. Belum lagi pernyataan Hasto kristanto yang menyatakan bahwa samad dendam karena tidak dijadikan calon wapres, termasuk laporan kader PDIP yang melaporkan Bambang widjajanto. Semua hal diatas terkait dengan partai Banteng. Selain itu, banyak yang meyayangkan karena jokowi lebih pas disebut Petugas partai daripada seorang presiden.


what Next? 

Gonjang ganjing politik dan kegaduhan di sekitar pusaran kekuasan ini belum ada tanda tanda mereda,selain itu, jokowi juga dihadapkan pada pilihan yang rumit. Jika jokowi tidak melantik Kapolri Budi gunawan, maka Jokowi akan berhadapan dengan DPR yang sudah melakukan Fit and propertest, serta berhadapan dengan PDI-P terutama Megawati dan suryapaloh. Disisi lain, jika jokowi melantik Budi Gunawan, pasti rakyat akan  mencap bahwa jokowi tidak serius dalam pembrantasan korupsi dan citra Jokowi akan turun drastis. Solusi yang paling real menurut saya justru datang dari Hendropriyono. Beliau menyarankan Angkat budi Gunawan sbagai kapolri, lalu hari berikutnya turunkan. Langkah ini akan meredam konflik istana dengan DPR, Tinggal jokowi dan partai pendukungnya berdiskusi untuk mengajukan Calon kapolri yang baru.

Namun, sepertinya hal ini tidak mudah mengingat jasa Budi Gunawan kepada jokowi cukup besar, belum lagi kedekatan Budi Gunawan dengan PDIP dan megawati. kesimpulannya Tidak ada makan siang gratis bagi jokowi.

Tulisan ini saya buat berdasarkan berbagai sumber berita untuk menghindari fitnah dan tuduhan bagi saya sendiri sebagai penulis. Artinya, jika ada pernyatan di tulisan ini yang menurut anda tidak bendar, silahkan baca link terkait. InsyaAllah tulisan ini akan terus diudpate mengikuti perkembangan yang ada. Diakhirnya, semoga Konflik ini cepat selesai dan KPK bisa diselamatkan!

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Komentar Tokoh Nasional Tentang Pelarangan Cadar di UIN Sunan Kalijaga

Berikut ini adalah pendapat para tokoh Nasional tentang Pelarangan Cadar di UIN Sunan Kalijga. Fahri Idris Saya akan buka advokasi bagi mahasiswi bercadar yang merasakan dirugikan apalagi jika sampai dipecat dengan kebijakan ini. Saya turun tangan langsung. https://t.co/L8Yx87Jumd via official site https://t.co/bARvTo7oJi silahkan share karena cadar dilindungi UUD '45. #Cadar — Fahira Idris DPD RI (@fahiraidris) 6 Maret 2018 Lukman Hakim Saifudin ( Menteri Agama) Cadar itu bisa merupakan wujud pengamalan keyakinan ajaran agama bagi penggunanya, meskipun banyak juga yg meyakini itu hanyalah budaya. UIN SUKA bukan ingin mengatur sisi khilafiyah hal itu, tapi ingin menata ketentuan akademik & administratif yg menyangkut penggunaan cadar. https://t.co/cJax2OTm4Q — Lukman H. Saifuddin (@lukmansaifuddin) 9 Maret 2018 Fahri Hamzah Sultan Hamengkubuwono  X "Perlu ada kebijakan untuk mempertimbangkan lagi,"    Sultan menilai, kebijakan yang ada

Data Statistik ASN Per Juni 2023

  Data ASN 2023 Berapa sih jumlah ASN seluruh Indonesia? Jika Anda penasaran dengan pertanyaan tersebut, Anda bisa melihat gambar di atas. Gambar diambil dari buku statistik ASN Semester I tahun 2023 yang diterbitkan BKN.  Secara singkat ,  Jumlah ASN sebanyak 4.282.429 Orang yang terdiri dari PNS sebanyak 3.795.302 (89%) dan PPPK sebanyak 487.127 (11%).  Walaupun Jumlah PPPK baru 11%, namun tren PPPK akan terus meningkat seiring lebih banyaknya lowongan PPPK dibanding PNS. Hal ini dikarenakan PNS pensiun tidak  selalu di ganti dengan PNS baru namun di ganti dengan PPPK.  Dilihat dari instansinya, Jumlah PNS pusat sebanyak 22% dan jumlah ASN daerah sebanyak 78%. ASN Pusat adalah ASN yang bekerja di Kementerian, Lembaga atau Badan Negara sedangkan PNS daerah adalah PNS yang bekerja di instansi Pemerintah Daerah Tingkat I ( Provinsi) dan Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten Kota).  Catatan Menarik dari latar pendidikan ASN adalah 71% bergelar sarjana. Hal ini wajar karena sejak 10 Tah

Daftar Partai Peserta Pemilu 2024

  No Nama  Ketua Sekjen Berdiri  Website 1 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar M. Hasanuddin Wahid 23 Juli 1998 https://pkb.id 2 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto Ahmad Muzani 06 Februari 2008 http://gerindra.id 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Megawati Sukarnoputri Hasto Kristianto 15 Februari 1999 https://pdiperjuangan.id 4 Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto Lodewijk Freidrich Paulus 20 Oktober 1964 https://partaigolkar.com 5 Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh Jhonny G. Plate 26 Juli 20211 https://nasdem.id 6 Partai Buruh Said Iqbal Ferry Nurzarli 05 Oktober 2021 https://partaiburuh.or.id 7 Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Anis Matta Mahfudz Siddiq 28 Oktober 2019 https://partaigelora.id 8 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu Aboe Bakar Al-Habsyi 20 April 2002 https://pks.id 9 Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) I Gede Pasek Suardika Sri Mulyono 07 Januari 2022 https://p