Antara Moderasi Beragama dan Sertifikasi Dai

"Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu sekaligus dari para hamba, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama, sehingga ketika tidak tersisa lagi seorang alim, maka manusia akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin, lalu mereka ditanya, kemudian mereka akan memberikan fatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat lagi menyesatkan orang lain."--Shahih al-Bukhari Muslim

Isu tentang sertifikasi Dai kembali ramai setelah disampaikan oleh Gus Menteri di Gedung DPR tentang program kerja Kemenag dibidang moderasi beragama. Banyak orang menganggap bahwa program kerja sertifikasi Dai itu adalah programnya Menteri sebelumnya, namun ternyata ganti menteri pun program ini tetap akan digulirkan karena katanya sudah masuk Rencana Jangka Menengah Kementrian Agama yaitu : Program  Moderasi Beragama. Artinya apa? artinya program kerja ini adalah amanat dan instruksi dari atasan menteri yaitu Presiden dan wakil Presiden. 

Terus apa hubungannya dengan hadist dinawal tulisan ini? Nah hadist ini seingat saya disampaikan oleh Wakil Presiden kepada menteri Agama saat itu tentang perlunya sertifikasi Dai agar agama tidak diambil (baca: disampaikan) dari orang orang bodoh; namun dari orang yang mumpuni keilmuan agamai nya agar si Dai tidak sesat dan juga tidak menyesatkan pengikutnya, tentunya dalam kontek beragama tidak sesat di sini  tidak menyimpang aqidahnya, tidak menjadi ektrem kanan ( radikal) ataupun Ektrem kiri ( liberal).

Artinya Kyai Ma'ruf benar-benar peduli dengan Agama ini, namun anehnya waktu itu kok menteri kita fokus pada Radikal radikul saja, dan dengan serta merta membuat rencana program mendata seluruh pengajian dan sertifikasi penceramah. Dua program tersebut gagal total karena berkali-kali sang menteri membuat kontroversi dari rencana melarang celana cingkrang dan cadar sampai yang paling kontroversial mengatakan Good looking dan hafiz (hafal quran)  ciri Radikal. Akhirnya tuntas sudah kerja menteri di Kabinet dan digantikan dengan Gus Menteri.

Sebenarnya jika kembali ke hadist di atas, Ide Pak kyai ini harusnya diapresiasi dan dilaksanakan demi terjaganya umat Islam dari paham radikal dan liberal serta yang lebih penting tidak terjadi penyimpangan Aqidah. Namun sayangnya, baik menteri lama ataupun menteri baru kok fokus pada satu poin saja yaitu moderasi dan dipersempit lagi menjadi Wawasan kebangsaan.  topik hadist yang tujuannya menjaga Ilmu agama Islam ini dari penyimpangan Ektrem kiri yaitu SEKULERISME dan atau LIBERALISME atau penyimpangan Ektrem Kanan ( RADIKALISME/KHAWARIJ) tidak tercapai. 

Sebenarnya dulu saya sudah menulis topik ini dengan  judul Penceramah Bersertifikat atau Sertifikasi Penceramah?   Saya kira ganti menteri ganti program kerja ternyata dugaan saya salah. Artinya apa? Siapa pun menterinya program kerja ini harus jalan. Tentunya kita harus berpikir positif, apakah Para Dai kita tidak cinta NKRI? Radikal? tidak punya wawasan kebangsaan? tentu saja tidak, mungkin maksud dari sertifikasi atau sekarang di branding dengan bimtek wawasan kebangsaan ini agar para dai bisa menjelaskan hubungan antara Agama dan Negara serta Kompabilitas antara Islam dan Pancasila. Itu yang saya pahami . 

Maka dari itu, jika program ini tetap mau di laksanakan saya berharap pada kementerian Agama bisa mengakomodir hal hal berikut :

1. Materinya Mencakup kemampuan Dai dari Sisi Alquran dan hafalannya, kitab hadist, dan hafalannya, kemampuan membaca kitab Arab, kemampuan bahasa arab dan Paham Sejarah Peradaban Islam  yang tentunya harus di kaitkan dengan gerakan pergerakan Nasional Kemerdekaan Indonesia. 
2. Menggandeng MUI, walaupun ini saya yakin susah karena Ormas ini sendiri tetap menolak, namun MUI ini wadahnya ulama se indonesia, maka MUI harus diikutkan secara aktif misal dari MUI menilai sisi Keagamaan seperti di poin 1 ( bidang agama dan moderasi beragama) sementara Lemhanas menyampaikan poin Wawasan kebangsaannya . 
3. Memulai dari Penyuluh Agama di KUA, para Guru Agama di MIN, MTsN dan MAN serta Dosen Agama baru ke pondok pesantren dan Dan para Kyai kampung. 
4. Walaupun ini bukan sertifikasi profesi, saya berharap semua yang lulus ini ada bantuan dana semacam honor/ hibah atau hal sejenis yang diberikan secara rutin dan dananya dianggarkan Oleh BIMAS ISLAM . Tentunya hanya diberikan kepada Dai non PNS karena PNS sudah punya tunjangan Kinerja atau Remunerasi. 
5. Sifat kegiatan bersifat Dua arah dan ada dialog, bukan seperti sedang mendoktrin para ustad, namun para dai ini diberi kesempatan bertanya dan diskusi dalam hal Wawasan dan Moderasi beragama sehingga para dai dengan sadar diri akan menjelaskan tentang hubungan agama dan Negara itu kompatibel, bukan untuk di pertentangkan apalagi sampai ada pertanyaan yang tidak pada tempatnya "Pilih Alquran atau Pancasila" . hal ini sudah sangat jelas karena Nilai nilai Pancasila Sangat kompatibel dengan ajaran Islam. 
6. Memberi bantuan Hibah secara rutin untuk pembangunan pondok pesantren dan RUMAH IBADAH terutama bagi yang sudah lulus sertifikasi. saya yakin dana BOS dan bantuan sejenis sudah didapat oleh Sekolah Agama dan atau pondok pesantren, namun perlu di ingat, pusat pendidikan di Islam ini adalah Masjid. Maka perlu di pikirkan bagaimana Bimas Islam bisa menganggarkan dana untuk bantuan Hibah perawatan dan pembangunan masjid dengan syarat ustadnya sudah mendapat sertifikat Dai di atas.

Saya yakin jika 6 hal itu diterapkan akan mengurangi kesalahpahaman, kegaduhan, pro-kontra yang tidak perlu di umat Islam. Sekali lagi saya menyampaikan bahwa Sertifikasi Dai itu menjadi urgen, penting bagi Agama Islam itu sendiri dan Bagi kehidupan bernegara jika  isi sertifikasi dai ini bukan hanya fokus pada Wawasan Kebangsaan, namun holistik mencakup keilmuan agama dari dai itu di test oleh para ulama dan pemahaman Kebangsaan para dai ini juga diuji agar jangan sampai, ada ustad yang dianggap radikal hanya karena tidak punya sertifikat wawasan kebangsaan dan JANGAN SAMPAI ada ustad yang punya wawasan kebangsaan bagus tapi Keilmuan agamanya rendah bahkan rusak aqidahnya seperti tergambar dari hadist di atas. Keseimbangan itu perlu dan jika terlaksana, Insyaallah moderasi beragama berhasil, index toleransi meningkat, Ketaatan menjalankan agama umat Islam naik dan tentunya yang paling diharapkan, KEPATUHAN pada PEMERINTAH juga ikut meningkat. 

Referensi: 

1. https://almanhaj.or.id/3184-13-hilangnya-ilmu-dan-menyebarnya-kebodohan.html
2. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210602101240-20-649338/menag-akan-gelar-bimtek-wawasan-kebangsaan-untuk-pendakwah
3. https://kalbar.kemenag.go.id/id/berita/pentingnya-pemahaman-moderasi-agama-dan-wawasan-kebangsaan-bagi-pai

Polemik Anggaran Kementerian Pertahanan

 Dokumen Rencana Perpres yang berisi rencana Pembelian  Alat Peralatan Pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) senilai 125 Milyar dollar atau senilai 1750-an Triliun  selama  4 Tahun ke depan membuat geger media . Banyak yang beranggapan terlalu berlebihan, namun bagi saya sendiri, Hal ini sangat realistis mengingat sudah saatnya peremajaan alat pertahanan sehingga tidak terjadi lagi kematian sia sia dari prajurit TNI yang disebabkan karena kecelakaan akibat menggunakan perangkat yang sudah seharusnya masuk museum. Hal yang lebih penting, Indonesia mampu menjaga NKRI dan  menjalankan Politik Luar Negeri yang Benar benar bebas aktif di tengah persaingan China dan Amerika Serikat. 

Silahkan lihat penjelasan Dahnil Simanjuntak selaku Juru Bicara Menteri Pertahanan yang saya ambil dari tweet Beliau yang kemudian saya satukan di bawah ini . 

Jika melihat presentasi di atas, artinya setiap tahun pemerintah harus menganggarkan 25-30 Milyar Dollar per tahun atau sama dengan anggaran Kemenhan naik 3x lipat selama 4 tahun ke depan. Sekedar informasi anggaran Kemenhan tahun ini hanya 9.2 Milyar US Dollar atau setara 136 Triliun sementara itu anggaran Singapura saja sudah daitas 10 Milyar USD . Anggaran yang 9.2 Milyar USD ini masih dibagi ke kementerian pertahanan, TNI AL, TNI AD dan TNI AU termasuk membayar gaji tentara, tentunya sangat kecil. 

Namun pertanyaannya adalah apakah mampu memenuhi itu? kalau mengandalkan APBN sepertinya tidak mampu karena Pajak kita tahun 2019 ( era sebelum pandemi ) saja hanya 1300 Triliun. Dari mana dana 1700-Triliun didapat kalau tidak dari hutang? Nah dari sinilah permasalahannya. Namun kementerian berencana melunasi hutang ini selama 25 Tahun ke depan. Di gambarkan oleh Juru bicara Prabowo bahwa ini mirip KPR, kita beli rumahnya dan langsung kita pakai lalu kita cicil selama 25 Tahun.  

Hal yang perlu disoroti adalah jangan sampai Negara pemberi pinjaman nanti justru malah mendikte kita dari sisi pertahanan dan kebijakan luar negeri.  Nah saya pikir itu perlu kajian lebih lanjut. saya yakin semua rakyat Indonesia setuju agar pertahanan Indonesia di perkuat, Namun jika dananya dari hutang maka memang perlu dipikirkan bagaimana caranya agar hutang itu justru tidak menjadi alat negara Kreditur untuk mendikte  Pertahanan dan kebijakan Luar negeri Indonesia. 

Jika dilihat dari kekuatan Indonesia baik dari sisi anggaran ataupun SDM, memang kita sangat jauh di bawah negara lain. Sebagai gambaran, walaupun secara luas wilayah Indonesia bertengger di nomor 15 dan jumlah penduduk Indonesia masuk empat Besar dunia, namun secara Anggaran Militer untuk tahun ini saja Indonesia di urutan 31 di bawah Isreal, Taiwan bahkan masih kalah dari singapura, negara terkecil di ASEAN . Selain itu, dari website GlobalFirePower.com, kekuatan militer Indonesia di berada rangking 16. Sangat menyedihkan, mungkin itu yang dilihat seorang Prabowo. 

Saya pribadi setuju dengan rencana ini mengingat luasnya wilayah Indonesia dan Ancaman perang di laut China selatan. Insya Allah ketika Militer kita kuat, diplomasi kita juga makin kuat dan negara lain akan segan ketika mau merongrong NKRI dan mencampuri urusan dalam negeri kita. 

Pendidikan Penting, Kesehatan penting, mengurangi Kemiskinan juga penting, namun Tanpa Pertahanan yang kuat kita akan diremehkan oleh negara lain yang efeknya berbahaya bagi NKRI , diplomasi luar negeri kita akan lemah dan kebijakan luar negeri kita tidak bisa benar benar bebas aktif.

Jika Rencana Prabowo disetujui oleh Presiden dan DPR,  saya yakin mimpi Indonesia Kembali menjadi MACAN ASIA seperti di era 60-an akan terwujud di era Prabowo. 

Mengatasi masalah data Ganda di Kemensos

Kasus korupsi Juliari Batubara menunjukan ambudradulnya data di Kemensos. kasus korupsi di kemensos bisa terjadi dengan cara mengurangi nilai bantuan dan yang kedua dengan banyaknya data ganda serta data fiktif di database penerima bantuan.

Untuk kasus pertama biasanya disebabkan karena ada oknum di pihak Kemensos yang meminta fee dari bansos tersebut, artinya jumlah "paket" bantuan dan jumlah penerima tetap sama namun nilainya di kurangi . Nilai bantuan dikurangi dengan tujuan meningkatkan keuntungan pihak ketiga atau justru untuk menyetor ke pihak pertama dalam hal ini oknum di Kemensos.

Untuk kasus pertama terbukti terjadi karena Menteri sosial sudah ditangkap walaupun sebenarnya hal ini juga banyak terjadi di berbagai tempat, yang menarik dari kasus bansos adalah besarnya nilai korupsi dan dilakukan saat kondisi darurat. Saya berharap KPK dan kejaksaan serta inspektorat di Kemensos lebih mengawasi penyaluran dana di bansos.

Rincian Data Ganda dan tidak Valid 

Sekarang kita fokus pada data ganda di kemensos berdasarkan temuan pemeriksaan BPKP, BPK dan KPK berikut berdasarkan berita dari CNBC Indonesia (ref:1). 

BPKP
a. Terdapat 3.877.965 data NIK KPM penerima bansos yang tidak valid
b. Terdapat 41.985 duplikasi data KPM dengan nama dan NIK yang sama
c. Terdapat penerima bansos yang tidak layak/tidakmiskin/tidak mampu/tidak rentan sebanyak 3.060 KPM di Jabodetabek
d. Terdapat KPM telah pindah/meninggal tanpa ahli waris/tidak dikenal/tidak ditemukan sebanyak 6.921 KPM

BPK
a. Terdapat data NIK tidak valid sebanyak 10.922.479 ART, nomor KK tidak valid 16.373.682 ART, nama kosong 5.702 ART serta NIK ganda sebanyak 86.465 ART pada DTKS penetapan Januari 2020
b. Bantuan Sosial Tunai (BST) senilai Rp 500 ribu untuk KPM sembako non PKH disalurkan kepada 14.475 KPM yang memiliki NIK ganda dan 239.154 KPM yang memiliki NIK tidak valid

KPK
a. Didapati sejumlah 16.796.924 data tidak ada pada Dukcapil
b. Pemutakhiran DTKS berpotensi inefisien dan tumpang tindih

KPK sudah merekomendasi agar NIK menjadi "Primary Key" atau kolom kunci pada  Layanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKP) yang bisa diakses di https://dtks.kemensos.go.id . 

Masukan untuk perbaikan Aplikasi DTKS

Saya sepakat dengan KPK, selain itu idealnya Kemensos bisa mengakses data dukcapil secara Sistem to Sistem (Aplikasi saling terkoneksi)  jadi pengecekan bu langsung secara sistem. Gambarannya berikut :

1. Jika NIK menjadi kolom kunci, maka secara otomatis operator tidak bisa memasukan dua NIK yang sama di aplikasi 
2. Aplikasi DTKS harusnya bisa memvalidasi Umur calon penerima, umur umur yang tidak wajar misal daitas 100 tahun dan atau dibawah 18 tahun sebagai penerima harusnya dinyatakan tidak valid terutama untuk KK yang statusnya Kepala Keluarga. 
3. Jika validasi NIK ini terhubung langsung ke dukcapil, seharusnya jika seseorang sudah pindah atau meninggal, saat data KK di dukcapil di udpate maka harusnya ada tanda khusus di aplikasi DTKS kemensos , misal dengan label merah sehingga akan cepat ditangani untuk kevalidan data. 
4. Semua bantuan Non Barang disalurkan lewat rekening bank tanpa di lakukatn secara cash
5. Adanya peremajaan data setiap 6 bulan terutama untuk data Penerima yang sudah lanjut usia. 

Namun semua itu kembali ke SDM dan pejabat dilingkungan kemensos, jika kemauan untuk memperbaiki sistem rendah dan atau malah sistem dibuat tidak terlalu banyak validasi agar bisa "Menggarong" bantuan, tentunya sebagus apapun aplikasi yang dibangun akan percuma. 

Maka jika benar Ada 21 Juta data ganda yang disampaikan Mensos Baru Risma, maka harusnya secara anggaran kemensos dilakukan pengurangan Anggaran. Bayangkan jika nilai bantuan senilai 200rb saja maka ada potensi penyalahgunaan bantuan atau Korupsi sebesar 4.2 Triliun Rupiah. 

Nilai Potensi Korupsi 

Data 4.2 Triliun itu bisa dipakai jauh lebih besar dari anggaran KIP Kuliah yang cuma 2,5 Triliuan, dan dana itu setara dengan dengan anggaran  4200 Dana desa. Dana 4.2 triliun ini hampir sama dengan dana bedah rumah swadaya yang ditotal anggarannya sekitar 4.35 Triliun untuk 208Ribu unit rumah. Artinya jika dana ini dimasukan ke dana Bedah rumah, pemerintah bisa membedah 400ribu rumah. 

Dari data diatas kita bisa tahu bahwa salah satu faktor yang membuat Pengentasan kemiskinan susah karena banyaknya Koruptor ditiap tingkatan pemerintahan yang ikut menikmati data Bantuan ini. Saya membayangkan tingkat kemiskinan Indonesia bisa turun tiap tahun jika para pemangku kepentingannya amanah. 

Harapan Untuk Kemensos

Paparan dari Lembaga pemeriksa seperti BPKP, BPK dan KPK serta kejujuran Bu Risma tentang banyaknya data tidak valid di kemensos patut kita apresiasi. Kita berharap Kemensos ditangan bu risma makin amanah dan mampu menurunkan kemiskinan di Indonesia. 

Harapan untuk Kemensos adalah memperbaiki aplikasi sesuai masukan dari ketiga lembaga pemeriksa dan Kemensos meningkatkan akurasi data penerima bansos dan dan memperkecil Bansos Non Tunai karena Bansos Non Tunai inilah yang rawan dengan Penyimpangan. 

Ref: 

1. https://www.cnbcindonesia.com/news/20210524131359-4-247879/blak-blakan-risma-soal-21-juta-data-ganda-penerima-bansos-ri
2. https://nasional.kontan.co.id/news/mensos-risma-jelaskan-soal-21-juta-data-ganda-penerima-bansos-ke-dpr?page=1
3. https://nasional.okezone.com/read/2021/06/03/337/2419757/dicecar-soal-21-juta-data-ganda-bansos-risma-mengaku-dapat-tekanan

Bercermin Pada Lemahnya Diplomasi Haji

 kabar menggegerkan datang dari Pemerintah dalam hal ini kementerian agama yang menyampaikan bahwa TIDAK ADA HAJI TAHUN INI. Twitter Kemenag menulis narasi berikut :

 mengumumkan bahwa pemerintah tidak memberangkatkan jemaah haji Indonesia 1442 H/2021 M. Di tengah pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) yang malanda dunia, kesehatan, dan keselamatan jiwa jemaah lebih utama dan harus dikedepankan.

Menag @YaqutCQoumas mengumumkan bahwa pemerintah tidak memberangkatkan jemaah haji Indonesia 1442 H/2021 M. Di tengah pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) yang malanda dunia, kesehatan, dan keselamatan jiwa jemaah lebih utama dan harus dikedepankan.https://t.co/SeZzi5L8T8

— Kementerian Agama RI (@Kemenag_RI) June 3, 2021

Pada kenyataannya bahasa diatas adalah bahasa humas untuk memperhalus GAGALNYA diplomasi haji indonesia. Mari kita korek satu persatu bahwa kemenag dan pemerintah gagal dalam hal diplomasi 

Dari antaranews berita tanggal 10 maret 2021, "Arab Saudi tambah 10.000 kuota haji Malaysia" (1)

Dari Liputan6.com "Menag Yaqut Heran Indonesia Belum Dapat Izin Masuk ke Arab Saudi". (2)

Dari sindowsnews "Bertemu Dubes Arab Saudi, Menko Luhut Bersama Yenny Wahid Upayakan Kuota Haji 2021"(3)

dari Tribunnews "Sinovac Tak Penuhi Syarat Arab Saudi, Pemerintah Usahakan Vaksin Johnson & Johnson untuk Jemaah Haji " (4) 

Mari kita bersama sama menganalisa pernyataan kemenag dan 4 berita diatas. 

Pernyataan Kemenag adalah bahasa HUMAS yang diperhalus. 

Pernyataan Kemenag sebenarnya adalah pernyataan yang sangat diperhalus, dengan alasan corona  maka indonesia tidak mengirimkan haji, padahal beberapa hari sebelumnya indonesia masih berusaha agar vaksin sinovac di akui Saudi arabia , Kemenag masih terus menunggu keputusan Arab saudi tentang di ijinkan tidaknya jemaah indonesia berhaji. 

Ditambah lagiberita nomor 3 dimana pada awal Juni luhut masih terus melobi saudi agar indonesia mendapatkan quota tahun ini. 

Sinovac Tetap tidak di akui Saudi Arabia

Dari berita nomor  4, nampaknya diplomasi vaksin gagal akhirnya indonesia berusaha mendapatkan vaksin selain sinovac untuk jemaah, terus jemaah yang sudah di suntik Sinovac , apa suntik ulang gitu? dari sini saja lobinya gagal. Ditambah lagi dan menjadi pertanyaan mendasar, Kalau Sinovac tidak di akui WHO kenapa kita terburu buru menganggarkan untuk beli vaccin sinovac, bukan vaksin Yang di akui WHO? saya yakin orang orang di kementerian kesehatan tidak bodoh . Efeknya sekarang kita dipermalukan dengan kejadian ini. apalagi efektifitas dari vaksin sinovac masih di ragukan ditengah berbagai berita dimana orang yang sudah di vaksine tetap saja terserang corona. jadi manfaat vaccine itu apa?

Salah pilih pejabat dalam melobi dan diplomasi

Luhut lagi , luhut lagi, itulah yang saya heran, kalau beliau mengurus investasi ok lah, ini kok ngurusin haji pula, ada beberapa hal yang tidak sreg dengan hal ini, pertama beliau menteri investasi, bukan menteri agama atau menteri PMK. idealnya kalau yang melobi menteri PMK masih wajar karena menteri PMK membawahi kemenag. 

Yang saya heran, kenapa bukan menteri agama langsung misalkan lalu didampingi MUI, tokoh NU dan Tokoh muhammadiyah yang melobi? ini sebuah kekonyolan dalam diplomasi urusan haji. Saya juga heran kenapa menteri agama malah heran kenapa masih belum di ijinkan masuk saudi. 

Kenapa bukan menteri agama langsung yang datang melobi? apa karena beliau fokus membahas radikal radikul dan sertifikasi penceramah yang sebenarnya program ini program gagal layu sebelum berkembang? 

Jika benar menteri fokus ke sertifikasi penceramah maka kementerian agama tidak paham prioritas, fokus radikal radikul malah haji terbengkalai. Sementera Itu presiden kita tidak ada kabar bagaimana arahannya ke kementerian agama. 

Kesalahan berlipat ganda ditambah lagi buzzerRp yang menampakan kebencian dengan arab dnegan bilang kadran kadrun bagi umat islam yang kokoh menjalankan sila pertama pancasila, seakan akan orang yang taat beragama tidak berpancasila. Plus ucapan tokoh ormas X yang bilang " Wahabi bukan teroris, tapi selangkah lagi jadi teroris". Tokoh ini lupa, Mekkah madinah di kuasai Raja wahabi. di negeri wahabi saja teroris di berangus kok dibilang wahabi  selangkah lagi jadi teroris. 

Sekarang kita kena getahnya, Gigit jari dan dipermalukan di seluruh negara islam dunia, Diplomasi gagal haji dan embel embel negara muslim terbesar dunia tida berdaya dan lemah dalam diplomasi dan tidak dihargai bahkan untuk urusan agama islam sendiri. 

Bagaimana selanjutnya (kritik dan saran) ? 

Sebagai rakyat sekaligus umat islam, saya sangat kecewa dengan kinerja pemerintah terutama kementerian agama. Saya  hanya bisa memberi masukan berikut dan semoga bisa didengar pemerintah : 

1. Lobi kembali Arab Saudi agar warga indonesia Bisa menjalankan umrah pasca musim haji, lobi dengan menggandeng MUI dan ormas islam di indonesia. Haji ini tidak perlu di lobi lagi, tidak ada lagi waktu untuk melobi dan menyiapkan haji tahun  ini. 
2. Stop buzzeRp yang selalu bilang kadran kadrun wahabi wahaboy ,radikal radikul yang merendahkan bukan saja islam, namun bangsa arab. Orang arab juga tidak bodoh dalam perkara ini, dan bagi mereka, HARGA DIRI ADALAH MATA UANG PALING BERHARGA. 
3. Transparansikan dana haji , kalau perlu dibuat halaman website khusus untuk menampilkan data kuantitatif dana haji umat islam dan jika ada bunga, manfaat atau keuntungan dari mengendapnya dana ini, maka harus jelas kemana uang itu mengalir. Jujur pada rakyat, kemana duit itu? apa benar dipakai untuk infrastruktur ?
4. Mengundang Para ulama, tokoh islam, MUI dan ormas islam dan pemerintah terbuka meminta masukan pada mereka yang menunjukan bahwa Pemerintah benar benar mengayomi umat beragama terutama Islam.
5. Pecat pejabat yang tidak kompeten dan ganti dengan pejabat kompeten dibidangnya. 

Demikian sedikit masukan dari saya seorang hamba yang lemah dan berharap tahun depan quota haji kita kembali seperti era sebelum covid. Amiin. 

ref: 

1) https://www.antaranews.com/berita/2036270/arab-saudi-tambah-10000-kuota-haji-malaysia

2) https://www.liputan6.com/news/read/4571783/menag-yaqut-heran-indonesia-belum-dapat-izin-masuk-ke-arab-saudi

3) https://nasional.sindonews.com/read/444632/15/bertemu-dubes-arab-saudi-menko-luhut-bersama-yenny-wahid-upayakan-kuota-haji-2021-1622678809

4) https://www.tribunnews.com/nasional/2021/05/31/sinovac-tak-penuhi-syarat-arab-saudi-pemerintah-usahakan-vaksin-johnson-johnson-untuk-jemaah-haji