Indonesia dan Dunia

  Kemarin saat scrolling di twitter ada gambar ilustrasi menarik tentang tipe tipe pemerintahan di dunia, nah gambar itulah yang anda lihat diatas. Namun apasih perbedaannya dan negara mana yang menggunakan sistem tersebut.  Mari kita simak penjelasannya berikut :  Demokrasi  Sistem Pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat dan Pemimpin dipilih oleh rakyat baik secara langsung ataupun tidak langsung. Sebagian besar negara dunia termasuk negara demokrasi termasuk Indonesia.  Komunisme  Definisi Resmi di Wikipedia tetang Negara  komunis adalah istilah politik yang digunakan untuk mendeskripsikan bentuk pemerintahan suatu negara yang menganut sistem satu partai dan mendeklarasikan kesetiaan kepada komunisme (Marxisme, Leninisme, atau Maoisme). Kata kuncinya ada pada satu partai. Contoh Negara komunis adalah Cina, Korea Utara dan Cuba.  Sosialisme  Sosialisme adalah negara yang fokus pada kesamaan hak para warganya terutama dibidang ekonomi. Hal ini mirip dengan komunisme.  Fokus p

  Sejak Pilpres tahun 2014, Sosial media sangat berpengaruh dalam pemilu, baik disaat pencalonan, kampanye dan berita yang dishare. Saya yakin tahun 2024 sosmed lebih meriah dan lebih ramai dibanding tahun 2014. Berikut ini adalah gambaran follower per bulan Agusuts 2021 untuk para calon presiden potensial.  No Nama FB Instagram Twitter 1 Agus harimurti Yudhoyono 521 Rb 3,2 Jt 510 Rb 2 Airlangga Hartarto 547 Rb 534 Rb 45 Rb 3 Anies Baswedan 1,8 Jt 5,1 Jt 4,2 Jt 4 Erick Thohir 69 Rb 1,5 Jt 246 Rb 5 Ganjar Pranowo 1,4 Jt 3,7 Jt 2 Jt 6 Prabowo Subianto 9,5 Jt 5 Jt 4,5 Jt 7 Puan Maharani 32 rb* 528 rb 2 Rb 8 Ridwan Kamil 3,4 jt 14,2 Jt 4,4 Jt 9 Sandiaga Uno 3,1 Jt 7,9 Jt 2,4 Jt 10 Tri Rismaharini* 7 Rb 12 rb 29 Rb data per 23 Agustus 2021 Catatan penting dari tabel diatas adalah bahwa data diatas diambil dari akun resmi dengan tanda centang Biru. Untuk Puan maharani akun Facebook belum bercentang biru sementara itu, Tri Rismaharani tidak ada satupun akun centang biru, Akun Tri rismaharani

Lembaga Negara Presiden Republik Indonesia Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Mahkamah Konstitusi Mahkamah Agung Badan Pemeriksa Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Yudisial Komisi Pemilihan Umum Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Komisi Nasional Hak Asasi Nasional Komisi Perlindungan Anak Komisi Ombudsman Kementerian Kementerian Sekretariat Negara Kementerian Dalam Negri Kementerian Luar Negri Kementerian Pertahanan Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Keuangan Kementerian Energi dan SDM Kementerian Perindustrian Kementerian Perdagangan Kementerian Pertanian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Perhubungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Kementerian Kesehatan Kementerian Sosial Kementerian Agama Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Pari

"Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu sekaligus dari para hamba, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama, sehingga ketika tidak tersisa lagi seorang alim, maka manusia akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin, lalu mereka ditanya, kemudian mereka akan memberikan fatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat lagi menyesatkan orang lain." --Shahih al-Bukhari Muslim Isu tentang sertifikasi Dai kembali ramai setelah disampaikan oleh Gus Menteri di Gedung DPR tentang program kerja Kemenag dibidang moderasi beragama. Banyak orang menganggap bahwa program kerja sertifikasi Dai itu adalah programnya Menteri sebelumnya, namun ternyata ganti menteri pun program ini tetap akan digulirkan karena katanya sudah masuk Rencana Jangka Menengah Kementrian Agama yaitu : Program  Moderasi Beragama . Artinya apa? artinya program kerja ini adalah amanat dan instruksi dari atasan menteri yaitu Presiden dan wakil Presiden.  Terus apa hubungannya dengan hadist dinawal tulisan

 Dokumen Rencana Perpres yang berisi rencana Pembelian  Alat Peralatan Pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) senilai 125 Milyar dollar atau senilai 1750-an Triliun  selama  4 Tahun ke depan membuat geger media . Banyak yang beranggapan terlalu berlebihan, namun bagi saya sendiri, Hal ini sangat realistis mengingat sudah saatnya peremajaan alat pertahanan sehingga tidak terjadi lagi kematian sia sia dari prajurit TNI yang disebabkan karena kecelakaan akibat menggunakan perangkat yang sudah seharusnya masuk museum. Hal yang lebih penting, Indonesia mampu menjaga NKRI dan  menjalankan Politik Luar Negeri yang Benar benar bebas aktif di tengah persaingan China dan Amerika Serikat.  Silahkan lihat penjelasan Dahnil Simanjuntak selaku Juru Bicara Menteri Pertahanan yang saya ambil dari tweet Beliau yang kemudian saya satukan di bawah ini .  Jika melihat presentasi di atas, artinya setiap tahun pemerintah harus menganggarkan 25-30 Milyar Dollar per tahun atau sama dengan anggaran Kemenhan nai

Kasus korupsi Juliari Batubara menunjukan ambudradulnya data di Kemensos. kasus korupsi di kemensos bisa terjadi dengan cara mengurangi nilai bantuan dan yang kedua dengan banyaknya data ganda serta data fiktif di database penerima bantuan. Untuk kasus pertama biasanya disebabkan karena ada oknum di pihak Kemensos yang meminta fee dari bansos tersebut, artinya jumlah "paket" bantuan dan jumlah penerima tetap sama namun nilainya di kurangi . Nilai bantuan dikurangi dengan tujuan meningkatkan keuntungan pihak ketiga atau justru untuk menyetor ke pihak pertama dalam hal ini oknum di Kemensos. Untuk kasus pertama terbukti terjadi karena Menteri sosial sudah ditangkap walaupun sebenarnya hal ini juga banyak terjadi di berbagai tempat, yang menarik dari kasus bansos adalah besarnya nilai korupsi dan dilakukan saat kondisi darurat. Saya berharap KPK dan kejaksaan serta inspektorat di Kemensos lebih mengawasi penyaluran dana di bansos. Rincian Data Ganda dan tidak Valid  Sekarang kit