Analisa hasil debat Cawapres 29 Juni 20014

Debat pilpres ke empat ini merupakan debat yang cukup berbeda dengan debat sebelumnya. Debat kali ni adalah debat cawapres yang mengusung topik "Pembangunan Sumber daya Manusia dan IPTEK".

Sebelum mulai debat, saya memperkirakan bahwa JK akan mendominasi debat dan Cawapres No 1 Hatta rajasa cenderung defensif atau menjawab secara formal. Namun, kenyataan semalam sungguh berbeda. Saya akan membahas point point penting didebat tersebut dengan harapan bisa memberikan masukan bagi calon pemilih di pilpres tanggal 9 juli nanti.

Tenaga kerja Indonesia di Luar negeri
Permasalahan tenaga kerja indonesia di luar negeri menjadi sorotan Hatta dan JK. Hal ini mengingat kebanyakan pekerja kita diluar negeri berpendidikan rendah dan disana hanya bekerja sebagai buruh atau pembantu rumah tangga. Mengingat topik hari ini adalah sumber daya manusia, hatta rajasa berpendapat perlunya menciptakan lapangan kerja di indonesia sehingga mengurangi TKI keluar negeri. Selain itu, Indonesia perlu melakukan Moratorium (pemberhentian sementara) pengiriman TKI ke negara yang sering terjadi masalah.

Hatta berpandangan, Bangsa indonesia akan lebih bermartabat jika Tenaga kerja indonesia yang dikirim keluar negeri adalah tenaga kerja Ahli, bukan buruh atau pembantu rumah tangga. Dengan demikian, harkat dan martabat bangsa indonesia akan terangkat. Saya sependapat dengan hal ini, coba berapa banyak kasus kekerangan TKW di timur tengah yang terjadi? Entah karena majikannya yang tidak manusiawi memperlakukan TKW secara manusiawi atau karena kebodohan dari TKW tersebut yang berpendidikan kurang (misalkan kurang dalam bahasa komunikasi atau skill).

Disini perlu kita tegaskan bahwa tidak semua permasalahan TKW disebabkan karena Bos dari tempat TKW bekerja, namun kadang terjadi karena TKW tersebut kurang terampil dalam bekerja dan kurang pintar dalam komunikasi.

Hatta juga menjelaskan bahwa dia tidak melarang penyaluran tenaga kerja, namun akan lebih bagus jika mereka yang berpendidikan rendah diberikan pelatihan dan modal untuk membuka usaha mikro atau UKM.

Orang pintar pilih  kerja keluar negeri, apa solusinya?
Bagian pertama tadi sudah membahas tentang TKI berpendidikan SMA kebawah yang keluar negeri demi sesuap nasi, bagaimana dengan orang orang pintar indonesia yang justru memilih  pekerjaan diluar negeri? bukankah akan lebih bagus jika mereka tetap didalam negeri dan meningkatkan produktifitas di indonesia? alasan klasik dari hal ini adalah kurangnya penghargaan bagi tenaga ahli dan sedikitnya gaji yang diterima.

Jusuf kalla memberi solusi dengan memberikan gaji yang sepadan dan cukup untuk para tenaga ahli diluar negeri , Hatta cenderung berpikir , biarkan tenaga ahli diluar negeri, namun saat mereka kembali, ilmu dan pengalaman mereka diluar negeri harusnya di salurkan dan dikembangkan di indonesia. Hatta mencontohkan Negeri india yang orang orangnya keluar negeri dan kembali kenegerinya dengan mambangun perusahaan atau berbagi pengalamannya diluar negeri.

Revolusi Mental itu apa sih?
Hatta menanyakan tentang pengertian revolusi mental. Hatta juga menanyakan apa yang salah dengan sistem pendidikan kita kok sampai prelu di revolusi. Kita semua tahu revolusi adalah perubahan besar besaran secara singkat. JK mengartikan sederhana, revolusi mental bukan pembrontakan, tapi bekerja cepat. JK juga menyinggung revolusi mental dengan budi pekerti yang baik, terutama untuk pendidikan. JK mencontohkan, buku buku pendidikan harusnya di isi dengan pendidikan budi pekeri ataupun diselipi dengan cerita heroik dan mendidik.

Penjelasan JK adalah ganjil terasa aneh, JK bilang bahwa pendidikan budi pekerti yang disampaikan jokowi dengan meningkatkan pendidikan budi pekerti di SD dan SMP adalah bagian revolusi mental. Pertanyaan saya justru, apakah pendidkan agama dan pendidikan moral pancasila dan kewarganegaraan GAGAL, sehingga perlu direvolusi?

Jika Pendidikan agama dan moral pancasila gagal, dengan dasar apa pendidikan budi pekerti diambil? Pendidikan budi pekerti ala barat? ala sosialis? ala komunis? JK menampik semua itu, namun disinilah ketidak jelasan revolusi mental. Tidak ada jawaban baku tentang revolusi mental dan tidak ada definisi pasti dari kalimat yang di "ceploskan" jokowi.Padahal kemarin kemarin jokowi bilang untuk SMP dan SD 80 harusnya di isi pendidikan budi pekerti. Jelas penjelasan JK dan jokowi tidak singkron. Akan lebih solutif jika pendidikan agama dan pendidikan moral pancasila ditingkatkan jamnya , bukan malah menyatakan revolusi mental ga jelas.

Anehnya, jika revolusi mental ini begitu penting, kenapa tidak masuk visi misi jokowi? jika masukpun dibagian mana penjelasan dan perinciannya? Bagi yang pro jokowi, kasih komentar ya?

Sertifikasi (SDM)  Guru
JK dan hatta sepakat dengan tetap adanya sertifikasi guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi siswa indonesia dan peningkatan kesejahteraan bagi guru. JK menambahkan bahwa peningkatan SDM guru tidak meluluh harus dengan sertifikasi, namun bisa juga dengan gerakan 'indonesia mengajar' yang dicetuskan oleh anies baswedan. Ide anies baswedan ini memang bagus, mengirim tenaga pendidik (tentunya tenaga pendidik muda yang cerdas dan energik) ke tempat tempat terpencil dan ke pedalaman. Tujuannya tentunya meningkatkan kualitas pendidikan di pelosok.

Semantara itu, Hatta lebih fokus ke peningkatan jumlah guru dan peningkatan 800.000 guru baru selama 5 tahun kedepan. Hatta beranggapan (ini yang saya tangkap), perbandingan guru dan siswa belum berimbang. Banyak guru diluar jawa dan daerah terpencil yang harus merangkap dalam mengajar sehingga perlu adanya pengangkatan guru baru agar distribusi guru makin merata di seluruh indonesia.

Saya tidak tahu persis statistik guru, namun saya berpendapat bahwa sebaran guru memang tidak merata. Dijawa yang fasilitasnya lengkap, kadang guru terlalu banyak sedangkan diluar jawa, banyak sekolah kekurangan guru.Jadi apakah dengan pengangkatan guru baru atau dengan program indonesia mengajar, intinya distribusi guru di indonesia belum merata.

Pendidikan Gratis 12 Tahun
Hatta berpandangan, wajib belajar sudah saatnya sekarang adalah 12 tahun, bukan 9 tahun. Prabowo hatta sepekat menggratiskan pendidikan 12 tahun karena itu amanat UUD. Hal ini juga diamini oleh jokowi di debat kedua tanggal 15 juni, jokowi bilang bisa menganggarkan 40 Triliun dengan cara memotong subsidi BBM.

Yang sangat disayangkan, JK tidak sependapat dengan pendidikan gratis 12 tahun. JK berpendapat harus ada subsidi silang, artinya yang kaya bayar mahal dan yang miskin bayar murah sehingga ada subsidi silang. Bukankah kalimat ini bertentangan dengan kata jokowi yang bisa menanggarkan 40 Trilliun untuk mensukseskan belajar 12 tahun?


Bonus jumlah penduduk.
Hatta ditanya oleh JK bagaimana bonus Demographi bisa meningkatkan produktifitas bagi para pekerja yang sudah pensiun atau lansia berumur diatas 60 tahun. Hatta berpendapat, jika orang yang sudah pensiun atau berumur diatas 60 tahun bisa produktif, maka secara keseluruhan SDM indonesia meningkat.

Bagaimana cara peningkatannya? tentunya dengan pelatihan wirausaha atau dengan pemberian modal usaha. Dengan adanya seperti ini, Penduduk yang usianya diatas 60 masih bisa terus produktif yang pada ujungnya meningkatkan daya saing indonesia. Hatta beranggapan, hanya karena usia tidak lagi menunjukan tidak produktif bukan berarti orangnya tidak bisa produktif.

Kenyataan dilapangan yang kita temui, bukankah banyak kakek nenekyang masih jualan jadi pedagang kaki lima? itu menunjukan walaupun diusai senja,mereka juga masih bisa produktif.

Ujian nasional 
Hatta menanyakan masalah (penghapusan) ujian nasional oleh Jokowi-JK, apakah itu benar akan dilakukan? Ternyata JK berbeda pendapat dengan JOKOWI, JK hanya bilang bahwa ujian nasional tetap ada, namun sistemnya harus di evaluasi. Intinya disitu, ini jelas banget bahwa JK dan Jokowi tidak singkron. Pertama masalah revolusi mental tidak jelas arahnya kemana, sekarang Jokowi bilang UAN akan dihapus dan JK hanya bilang akan di evaluasi.

Yang menarik, ketika hatta menanyakan apa yang dievaluasi, jawban JK bersifat formal dan tidak ada definisi jelas mana yang dievaluasi? lagi lagi JK tidak bisa tegas bagian mana yang harus dievaluasi.

Anggaran penelitian 10 Triliun
Prabowo hatta menganggarkan anggaran penelitian 10 Triliun selama 5 tahun. Artinya dalam satu tahun minimal ada uang 2 Triliun untuk penelitian dibidang pangan, energi dan bidang bidang mendasar yang menunjang ekonomi indonesia.

2 Triliun pertahun adalah hal yang sangat realistis. Anggaran bisa didapat dari subsidi BBM atau dari kerjasama dengan perusahaan swasta dengan imbalan pengurangan pajak.

Sementara itu, JK hanya fokus ke Penguatan badan penelitian yang sudah ada seperti BPPT, LIPPI dan batan. Sementara didunia akademik, JK berpendapat, masing perguruan tinggi seperti fokus saja ke satu bidang penelitian.  Sayangnya JK tidak memberi solusi riil dalam hal ini. Beliu hanya bilang jika univeritas berhasil membuat karya penelitian, mereka akan diberi intensif.

Masalahnya pak JK, penelitian juga butuh dana, klo setelah berhasil baru di beri dana /intensif, tidak ada motifikasi bagi para peneliti dan dosen. Saya yakin dosen dan mahasiswa lebih terpacu pada stimulus penelitian ketimbang harus ektra keras meneliti dan jika berhasil baru di beri intensif.


Kalimat penutup
Kubu prabowo hatta selalu menutup dengan meringkas Visi misi kedalam sebuah kalimat ajakan dan gambaran jika program itu dijalankan. Sementara JK lebih fokus pada pendidikan secara menyeluruh misalkan menekankan peran keluarga, ibu adan masyarakat dalam pendidikan.

Kalimat penutup dari JK terasa klise, sangat disayangkan bagian yang dijadikan bahan kampanye dan ajakan pilih nomor 2 tidak disampaikan. Info terbaru ternyata Waktu JK saat penutupan sudah habis sehingga JK tidak sempat membaca 2 bait puisi yang intinya ucapan terimakasih pada guru dan ajakan coblos nomor 2. Waktu 3 menit yang tidak dioptimalkan JK menunjukan tim JK kurang solid dan kurang pintar dalam mengatur waktu sehingga ada beberapa poin yang gagal disampaikan kepada pembaca.

Kesimpulannya, JK mengungkapkan gambaran peningkatan Sumber daya manusia secara umum dan klise, tidak ada gebrakan yang berarti. Buktinya masalah sertifikasi tetap di pertahankan, masalah UAN sendiri JK juga mempertahankanya. Dua hal ini membuat JK terasa kurang siap dalam berdebat. Hatta meringkas seluruh materi debat serta visi missi kedepan jika mereka menjadi pemimpin negeri ini.