Langsung ke konten utama

Memahami Metode Survey dan Quick Count Pilres 2014

Pilpres 9 juli sudah berakhir dan kita sekarang tinggal menunggu pengumuman hasilnya dari KPU tanggal 22 juli 2014.

Sayangnya, masa setelah pilpres yang harusnya tenang justru makin tambah ramai karena hasil quick count yang berbeda beda. Di TV One, Prabowo menang versi quick count sedangkan di Metro TV , Jokowilah yang menang di Quik count? Ada apa ini


Sebelum lebih jauh membahas, mari kita paahami dulu istilah istilah di survey dan quick count
Entrance poll
Polling yang dilakukan pada pemilih sebelum masuk ke bilik suara.
Exit Polls 
Polling yang dilakukan pada saat pemilih keluar dari bilik suara.


Dua metode ini sering dipakai untuk mengetahui perkiraan siapa pemenang pemilu di TPS tersebut. Dua teknik ini juga dipakai untuk menentukan demographi pemilih , misalkan nih, kebanyakan perempuan pilih jokowi, kebanyakan laki laki pilih prabowo. Teknik ini sulit dipastikan kebenarannya karena belum tentu pemilh yang ditanya dan dia jawab akan pilih prabowo didalam ternyata pilih jokowi.

Margin error 
Error yang terjadi atau mingkin terjadi saat penarikan kesimpulan. Sebagai contoh, jika sebuah lembaga survey bilang bahwa prabowo unggul 51.20% dan jokowi 48.80% dengan margin error 2% maka bisa artinya hasil akhir prabowo berkisar antara 49.20%-53,20% dan jokowi berkisar antara 46.80% sampai 50.80%. Ingat data diatas itu hanya sample yang saya buat, bukan dari sumber ternentu.

Quick count 
Quick count adalah metode hitung cepat untuk memperkirakan hasil akhir dari perolehan suara. Metodenya yaitu mengambil sample dari sekitar 1000-4000 TPS di indonesia. Jumlah Sample ini masing masing lembaga survey berbeda. Namun yang perlu di ingat adalah jumlah TPS pilpres ada lebih dari 470.000 lebih. Artinya data sample yang diambil oleh lembaga survey itu tidak sampai 1% dari seluruh TPS.

yang perlu diperhatikan disini, jka pengambilan sample tidak mengikuti kaidah ilmiah survey dan statistik,memang bisa saja hasil akhirnya nanti berbeda. Contohnya seperti ini, anggaplah saya adalah lembaga survey yang pro jokowi, maka saya mencari TPS yang kebanyakan pemilihnya jokowi nah jika ini yang terjadi sudah dipastikan bahwa dalam quick count jokowi akanmenang. Hal ini juga sama untuk pihak prabowo jika lembaga quick count pendukung prabowo dan pengambilan samplenya di basisnya prabowo maka hasil akhir quick count prabowo akan unggul.

Maka sebagai pemilih dan penonton, kita harus cerdas menyikapi quick count, tidak mudah terprovokasi dan selalu rasional dalam komentar, bukan hanya "POKOKNYA CAPRESKU SUDAH MENANG!". kita punya akal dipakai lah!


Pihak pihak yang dikalahkan tentunya tidak terima dengan hasil quick count, karena pada kenyataannya, lembaga survey punya afiliasi dan sebelum pemilu pun sudah memihak ke capres tertentu, Bisa saja quick count ini dijadikan media untuk menggiring opini publik dan jika KPU mengumumkan hasil berbeda dengan quick count, maka di tuding KPU yang salah, maka disini, KITA PERLU DIBEKALI ILMU BAHWA KEMENANGAN BERDASARKAN QUICK COUNT TIDAK PUNYA LANDASAN HUKUM SAM SEKALI. jika memang ada pihak tertentu yang curan, lebih baik di laporkan bawaslu, jika nanti ada pihak yang menyogok atau mengintimidas KPU maka bisa dilaporkan ke KPK, dan jika keputusan KPU dianggap merugikan pihak salah satu capres bisa ajukan ke MK, itu jalurnya, JANGAN NGOTOT POKOKNyA !

Dengan memahami quick count, sudah seharusnya tidak ada yang mendeklarasikan kemenangan terlebi dahulu mengingat bisa saja quick count itu tidak tepat dalam mengukur. Quick count ini ada karena orang tidak sabar menunggu tanggal 22 juli sehingga lembaga survey membuat PREDIKSI siapa yang menang. sebagai rakyat biasa, sudah seharusnya kita tidak terpancing dengan berbagai macam hasil quick count, karena QUICK COUNT tidak bisa dijadikan "DASAR HUKUM" untuk menyatakan kemenangan.

Jika kita ikuti kabar di media, masing masing lembaga mengatakan datanya valid, objective dan sudah sesuai metode survey. Anggaplah benar bahwa data Quick count itu valid, dan pengambilan keputusan benar, namun mengingat masing masing lembaga survey mengambil sample di tempat yang berbeda, selisih 2-5% itu adalah hal yang wajar.

Perlu diperhatian disini, bahwa masing masing lembaga menentukan sample TPS sendiri sendiri, ke 11 lembaga survey tersebut tidak mengambil lokasi sample ditempat yang sama, makanya kalau ada perbedaan tu wajar, cuman kata orang yang ahli statistik, seharusnya perbedaannya tidak lebih dari 2% namun yang terjadi justru sangat jauh. Rangenya bisa lebih dari 6%.

Real Count
Real count adalah metode hitung real yang artinya data dilapangan dijumlahkan dari tps->desa->kecamatan-kabupaten->pusat secara berjenjang. Real count adalah data sebenarnya. Artinya data realcount adalah data matematik, bukan data statistik yang sifatnya pekiraan.

KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu lah yang akan menentukan pemenang pilpres ini dengan metode real count. Agar KPU tidak di interfensi, pihak jokowi dan prabowo juga punya data internal masing masing. artinya jika real count internal antara kubu jokowi atau prabowo berbeda dengan real countKPU, maka dipastikan ada yang curang disini. Bisa pihak tim sukses atau pihak KPU sendiri jika memang ada orang dalam yang memanipulasi datanya.

Inti dari tulisan ini adalah, QUICK COUNT JANGAN DIJADIKAN PATOKAN UNTUK MENENTUKAN KEMENANGAN PILPRES, KARENA QUICK COUNT HANYA PERKIRAAN. Kita sabar saja menunggu pengumuman KPU tangal 22 juli nanti. Jika pihak pihak yang kalah tidak puas dengan perhitungan KPU yang mungkin curang, masih ada jalan satu lagi yaitu MK. InsyaAllah jika semua berjalan mengikuti aturan dan proseduer yang benar, di akhirnya nanti pasti kelihatan siapa yang benar dan siapa yang curang. Pihak yang nantinya terbukti curang dipastikan akan kehilangan kepercayaan di mata publik.

Biarkan sekarang semua pihak media  dan lembaga survey memenangkan jagoannya, toh kebenaran hanya ada satu dan di akhirya indonesia juga di pimpin oleh SATU presiden. Berpikirlah dengan rasional, bukan dengan emosional apalagi cuman latah mengikuti hasil survey.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Komentar Tokoh Nasional Tentang Pelarangan Cadar di UIN Sunan Kalijaga

Berikut ini adalah pendapat para tokoh Nasional tentang Pelarangan Cadar di UIN Sunan Kalijga. Fahri Idris Saya akan buka advokasi bagi mahasiswi bercadar yang merasakan dirugikan apalagi jika sampai dipecat dengan kebijakan ini. Saya turun tangan langsung. https://t.co/L8Yx87Jumd via official site https://t.co/bARvTo7oJi silahkan share karena cadar dilindungi UUD '45. #Cadar — Fahira Idris DPD RI (@fahiraidris) 6 Maret 2018 Lukman Hakim Saifudin ( Menteri Agama) Cadar itu bisa merupakan wujud pengamalan keyakinan ajaran agama bagi penggunanya, meskipun banyak juga yg meyakini itu hanyalah budaya. UIN SUKA bukan ingin mengatur sisi khilafiyah hal itu, tapi ingin menata ketentuan akademik & administratif yg menyangkut penggunaan cadar. https://t.co/cJax2OTm4Q — Lukman H. Saifuddin (@lukmansaifuddin) 9 Maret 2018 Fahri Hamzah Sultan Hamengkubuwono  X "Perlu ada kebijakan untuk mempertimbangkan lagi,"    Sultan menilai, kebijakan yang ada

Data Statistik ASN Per Juni 2023

  Data ASN 2023 Berapa sih jumlah ASN seluruh Indonesia? Jika Anda penasaran dengan pertanyaan tersebut, Anda bisa melihat gambar di atas. Gambar diambil dari buku statistik ASN Semester I tahun 2023 yang diterbitkan BKN.  Secara singkat ,  Jumlah ASN sebanyak 4.282.429 Orang yang terdiri dari PNS sebanyak 3.795.302 (89%) dan PPPK sebanyak 487.127 (11%).  Walaupun Jumlah PPPK baru 11%, namun tren PPPK akan terus meningkat seiring lebih banyaknya lowongan PPPK dibanding PNS. Hal ini dikarenakan PNS pensiun tidak  selalu di ganti dengan PNS baru namun di ganti dengan PPPK.  Dilihat dari instansinya, Jumlah PNS pusat sebanyak 22% dan jumlah ASN daerah sebanyak 78%. ASN Pusat adalah ASN yang bekerja di Kementerian, Lembaga atau Badan Negara sedangkan PNS daerah adalah PNS yang bekerja di instansi Pemerintah Daerah Tingkat I ( Provinsi) dan Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten Kota).  Catatan Menarik dari latar pendidikan ASN adalah 71% bergelar sarjana. Hal ini wajar karena sejak 10 Tah

Daftar Partai Peserta Pemilu 2024

  No Nama  Ketua Sekjen Berdiri  Website 1 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar M. Hasanuddin Wahid 23 Juli 1998 https://pkb.id 2 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto Ahmad Muzani 06 Februari 2008 http://gerindra.id 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Megawati Sukarnoputri Hasto Kristianto 15 Februari 1999 https://pdiperjuangan.id 4 Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto Lodewijk Freidrich Paulus 20 Oktober 1964 https://partaigolkar.com 5 Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh Jhonny G. Plate 26 Juli 20211 https://nasdem.id 6 Partai Buruh Said Iqbal Ferry Nurzarli 05 Oktober 2021 https://partaiburuh.or.id 7 Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Anis Matta Mahfudz Siddiq 28 Oktober 2019 https://partaigelora.id 8 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu Aboe Bakar Al-Habsyi 20 April 2002 https://pks.id 9 Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) I Gede Pasek Suardika Sri Mulyono 07 Januari 2022 https://p