Langsung ke konten utama

Alangkah lucunya Negeri Ini episode Money Politics

Alangkah lucunya negeri ini akhirnya berlanjut ke episode politik uang alias money politics. Saya kembali tertarik menulis ini karena kemarin tidak sengaja melihat video youtube dimana salahs satu calon pilkada gubernur 2013 jabar tertangkap kamera video  membagi bagikan uang ke peserta pawai.

Ah, tertangkap tangan mungkin sudah biasa, yang membuat lucu adalah ucapan pembuka di videonya yang bilang dengan lantang "Jangan ada money politics, karena itu akan membuat orang korupsi dikemudian hari" dan jika anda lihat video itu beberapa menit kemudian, dengan entengnya si calon membagi bagikan uang ratusan ribu ke peserta pawai.

Sebagian komentator di youtube --yang mungkin adalah simpatisan-- mengatakan itu bukan money politics, si calon ini (dede yusuf) mengeluarkan uang untuk membeli minuman (es teh). Alangkah lucunya negeri ini, masa beli esteh yang paling harganya 2000 perak sampai ngeluarin ratusan ribu rupiah?. Mungkin ada juga komentator yang bilang:" Lah, itu kan belinya banyak". Nah ini lebih menggelikan lagi, kalau memang uangnya buat penjual esteh, masa setiap tangan disekitar dede yusuf "Nyadong" alias meminta. Emang semua yang ikut pawai penjual es. Aduh aduh, alangkah lucunya negeri ini.




jika kita mau jujur, sebenarnya money politik ini sudah aja bahkan sejak saya kecil. Dari pilihan kayim(petugas yang mengurusi kelahiran, pernikahan dan kematian), kepala dusun, kepala desa sampai bupati itu ada namanya bagi bagi duit. Dalam bahasa jawa namanya "wuwuran".

Kalau orang orang saya tanya, loh kok diterima? Alasannya simple," lah ada yang ngasih uang kok ga diterima!", sebagian lagi bilang :" Nah, itu kan uang pengganti karena hari itu kita ga kerja", ada lagi yang bilang "Bodo amat dengan money politics, dia ngasih duit, ya gue terima, masalah saya mau pilih siapa terserah ane dong!". Bahkan Gubernur DIY pernah bilang, Kalau ada yang ngasih uang (money politics) di terima saja, tapi pilihlah calon sesuai dengan pilihan hati. Hal ini maklum, karena kadang semua calon memberikan uang ke pemilih. Waktu saya kecil, ada 3 calon kepala desa, tiga calon itu masing masing memberi 20ribu, 25 ribu dan 50 ribu. Keluarga saya juga dapat tiga tiganya (satu orang dapat 95.000). Waktu itu era 2000-an, uang segitu sudah sangat banyak untuk para penduduk desa karena rata rata pendapatan perhari waktu itu cuma 20.000.

Nah, termasuk juga masalah pawai besar besaran di gedung bung karno, yang datang luar biasa banyak kan? Tapi jujur aja, yang datang itu itu saja. Adik saya di jakarta, tahun 2009 lalu, kalau ada pawai ikut, bodo amat partai mana, katanya lumayan dapat 50 ribu plus makan. Nah, jadi jangan heran kalau para anggota DPR, kepala daerah dan para pejabat korupsi dikemudian hari. Alasannya simple, hitung hitungan bisnis, dulu modal berapa, sekarang gimana caranya balik modal.

Ya begitulah money politics, saya pesimis money politics bisa hilang dari indonesia. Karena ya begitulah kawan, Negeri ini adalah negeri dagelan. Di depan teriak teriak NO Money politics tapi tanganya bagi bagi duit (lihat video diatas). Alangkah lucunya negeri ini, alangkah lucunya Negeriku!

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Komentar Tokoh Nasional Tentang Pelarangan Cadar di UIN Sunan Kalijaga

Berikut ini adalah pendapat para tokoh Nasional tentang Pelarangan Cadar di UIN Sunan Kalijga. Fahri Idris Saya akan buka advokasi bagi mahasiswi bercadar yang merasakan dirugikan apalagi jika sampai dipecat dengan kebijakan ini. Saya turun tangan langsung. https://t.co/L8Yx87Jumd via official site https://t.co/bARvTo7oJi silahkan share karena cadar dilindungi UUD '45. #Cadar — Fahira Idris DPD RI (@fahiraidris) 6 Maret 2018 Lukman Hakim Saifudin ( Menteri Agama) Cadar itu bisa merupakan wujud pengamalan keyakinan ajaran agama bagi penggunanya, meskipun banyak juga yg meyakini itu hanyalah budaya. UIN SUKA bukan ingin mengatur sisi khilafiyah hal itu, tapi ingin menata ketentuan akademik & administratif yg menyangkut penggunaan cadar. https://t.co/cJax2OTm4Q — Lukman H. Saifuddin (@lukmansaifuddin) 9 Maret 2018 Fahri Hamzah Sultan Hamengkubuwono  X "Perlu ada kebijakan untuk mempertimbangkan lagi,"    Sultan menilai, kebijakan yang ada

Data Statistik ASN Per Juni 2023

  Data ASN 2023 Berapa sih jumlah ASN seluruh Indonesia? Jika Anda penasaran dengan pertanyaan tersebut, Anda bisa melihat gambar di atas. Gambar diambil dari buku statistik ASN Semester I tahun 2023 yang diterbitkan BKN.  Secara singkat ,  Jumlah ASN sebanyak 4.282.429 Orang yang terdiri dari PNS sebanyak 3.795.302 (89%) dan PPPK sebanyak 487.127 (11%).  Walaupun Jumlah PPPK baru 11%, namun tren PPPK akan terus meningkat seiring lebih banyaknya lowongan PPPK dibanding PNS. Hal ini dikarenakan PNS pensiun tidak  selalu di ganti dengan PNS baru namun di ganti dengan PPPK.  Dilihat dari instansinya, Jumlah PNS pusat sebanyak 22% dan jumlah ASN daerah sebanyak 78%. ASN Pusat adalah ASN yang bekerja di Kementerian, Lembaga atau Badan Negara sedangkan PNS daerah adalah PNS yang bekerja di instansi Pemerintah Daerah Tingkat I ( Provinsi) dan Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten Kota).  Catatan Menarik dari latar pendidikan ASN adalah 71% bergelar sarjana. Hal ini wajar karena sejak 10 Tah

Daftar Partai Peserta Pemilu 2024

  No Nama  Ketua Sekjen Berdiri  Website 1 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar M. Hasanuddin Wahid 23 Juli 1998 https://pkb.id 2 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto Ahmad Muzani 06 Februari 2008 http://gerindra.id 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Megawati Sukarnoputri Hasto Kristianto 15 Februari 1999 https://pdiperjuangan.id 4 Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto Lodewijk Freidrich Paulus 20 Oktober 1964 https://partaigolkar.com 5 Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh Jhonny G. Plate 26 Juli 20211 https://nasdem.id 6 Partai Buruh Said Iqbal Ferry Nurzarli 05 Oktober 2021 https://partaiburuh.or.id 7 Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Anis Matta Mahfudz Siddiq 28 Oktober 2019 https://partaigelora.id 8 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu Aboe Bakar Al-Habsyi 20 April 2002 https://pks.id 9 Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) I Gede Pasek Suardika Sri Mulyono 07 Januari 2022 https://p