Langsung ke konten utama

Melihat Sudut Pandang Berbagai pihak Dalam Konflik KPK Polri



Konflik KPK polri yang berkepanjangan sekarang semakin melebar mengingat banyak pihak yang terlibat, sengaja dilibatkan atau tanpa sadar ikut kedalam arus konflik. Berikut ini adalah sudut pandang berbagai pihak dan komentar saya pribadi terhadap pihak tersebut. Saya berharap konflik ini segera selesai.

Sudut Pandang Budi gunawan

Ini adalah pihak pertama yang menjadi inti permasalan. Namun, coba kita posisikan diri kita sebagai budi gunawan. Siapa yang tidak  bangga dan bahagia dirinya dijadikan calon tunggal Kapolri, apalagi mendapat restu Dari DPR dan BANG! dunia terbalik 180 Bagi seorang budi gunawan. Beliau yang semula di gadang gadang menjadi Kalpolri langsung terhempas karena penetapan tersangka pihak KPK. Budi gunawan sendiri sudah menjelaskan bahwa semua transaksi di rekeningnya legal

Sifat dasar mahluk hidup adalah mempertahankan diri. Permasalahannya bukan masalah budi gunawan mau mundur atau tidak, masalahnya jika budi gunawan tidak diangkat jadi kapolri dan gagal lolos dari Fit and proprestes itu dia masih Bintang tiga. Sekarang berbeda kondisinya, bukan hanya karirnya amblas, tapi juga dirinya bisa dijebloskan kedalam penjara selama bertahun tahun. Semut aja di injak Gigit, apalagi seorang jendral calon kapolri. 

Apalagi seorang budi gunawan di dukung oleh Elite PDIP-Nasdem yang punya andil besar ke jokowi, artinya walaupun istana meminta beliau mundur, dia tidak bakal mau, karena masalahnya bukan lagi gagal jadi kapolri, masalahnya ini urusan karir dan Penjara. jadi POLRI STRIKE BACK itu adalah efek yang tidak mungkin terhindarkan. 

Sudut pandang KPK

Jika kita sebagai pihak KPK, maka saya bisa berdalih bahwa KPK sudah memperingatkan Jokowi bahwa Budi gunawan punya raport merah, bahkan KPK sudah mengincar Budi gunawan jauh jauh hari. Eh, ternyata pihak Istana tetap tidak mau tahu dan menetapkan budi gunawan sebagai calon tunggal. 

Mau ga mau si abraham samad langsung menetapkan status tersangka kepada Budi gunawan. Pihak PDIP berang, otomatis pimpinan KPK di serang oleh PDIP secara membabi buta. KPK tidak gentar dan akhirnya para pimpinan KPK di korek satu persatu masa lalunya. Jadilah 4 dari 5 pimpinan di jadikan tersangka oleh Polisi dan Cicak Vs Buaya Jilid 3 Mencapai puncaknya saat BW di tangkap.

Pertanyaan saya begini, apakah Abraham samad berdiri sendiri, atau dibelakang samad ada kekuatan yang menyokongnya? apakah dari KMP atau demokrat? Ingat, walaupun SBY sudah turun, jangan dianggap sudah tidak punya kekuatan. ini yang saya tidak tahu. KPK berdalih akan terus mengusut kasus ini mengingat sejauh ini tidak ada yang namanya tersangka KPK lolos dari jeratan hukum. KPK punya alat bukti yang baru dimunculkan di pengadilan. 

Di sisi lain, kadang saya juga meragukan KPK, masih ingat waktu Pilpres 2014 dan Menteri agama Suryadharma Ali di jadikan tersangka dan sampai saat ini masih bebas dan belum ditahan. Ada apa ini KPK? apakah abraham samad benar benar Lurus atau ada yang menyetirnya. INgat ya waktu itu Abraham samad digadang gadang jadi cawapres. Sekrang Abraham samad berbalik menghajar PDIP dengan penetapan Budi gunawan. Siapa yang benar? Hanya Allah yang tahu. Ingat ya kita selamatkan KPK, masalah pimpinannya ternyata salah ya itu urusan lain.

Sudut pandang jokowi


Sebagai seorang presiden, tentunya hak progratif presiden untuk mengangkat calon Kapolri. Pertanyaan yang menarik disini, mengapa jokowi buru buru memberhentikan sutarman? mengapa harus budi gunawan yang notabenenya dekat dengan Megawati? Akhrinya, menurut Tim 9, jokowi menyatakan bahwa Budi gunawan bukan pilihannya. Terus pilihan siapa coba? 

Jokowi juga tidak bisa dikatakan serta merta sebagai presiden tidak tegas mengingat dia berdiri sendiri, punya harta yang banyak? Ga juga. Punya partai? Ga juga. Jokowi cuma petugas partai dari PDIP. Artinya disini jokowi harus menyeimbangkan antara keinginan rakyat dengan keinginan partai (baca :megawati). 

Akhirnya, karena merasa powerless, jokowi mencari dukungan, didatangilah Habibie, prabowo yang mewakili KMP serta SBY. Namun secara tegas SBY tidak mau ikut campur dengan urusan Presiden sekarang dan tidak ingin ikut masuk pusaran kisruh. Saya tidak tahu ada deal apa dengan Prabowo dan KIH, lalu ramailah dunia persilatan di tanah air dengan berbagai analisa overanalisis tentang pertemuan anatara prabowo dan jokowi. 

Jokowi juga membentuk tim 9 yang tugasnya mencari solusi untuk permasalahan ini. Tim 9 sudah memberikan laporan dan rekomendasi diantaranya jangan melantik Budi gunawan. Syafii maarif lah yang paling getol koar koar dimedia sementara istana masih diam ayem kebanyakan MIKIR. Sebelum masalah usai, jokowi "kabur" ke luar negeri selama beberapa hari. salah satunya mungkin agar adem. saya tidak tahu alasannya,namun saya masih ingat ada tipikal pemimpin yang berusaha lari dari masalah atau berharap masalah selesai dengan sendirinya. Kalau gini repot pak. 

Sudut pandang PDIP 

PDIP langsung menyerang KPK dengan berbagai manuver politiknya yang sayangnya BLUNDER. Megawati tidak pernah menyampaikan langsung kemedia, namun ucapan dan serangan elit PDIP baik dari hasto kristanto ataupun anggota DPR dari PDIP begitu keras menyerang KPK. 

Hal ini tambah seru lagi setelah jokowi berani bertemu Prabowo dan Tim 9 berani membeberkan situasi sulit yang di hadapi jokowi. Serangan demi serangan bukan hanya di lancarkan ke KPK, namun juga ke Jokowi sendiri sebagai petugas partai. Puan sendiri secara jelas menyampaikan bahwa walaupun jokowi presiden, statusnya masih PETUGAS PARTAI.

PDIP merasa sudah banyak membantu jokowi dan kemungkinan ingin membalas budi Gunawan karena jasa budi gunawan juga cukup besar sampai jokowi jadi presiden. Selain itu sudah menjadi rahasia umum ada kedekatan antara Megawati dengan Budi gunawan. Jika jokowi berani bersebrangan dengan PDIP, jokowi mau tidak mau akan diserang dari dua arah, oleh Budi gunawan dan PDIP sekaligus. 

Sudut pandang DPR 

Sungguh sangat mengejutkan ketika DPR tetap meloloskan budi gunawan sebagai calon tunggal kapolri walaupun sudah ditetapkan KPK, namun dari sudut pandang DPR, mereka hanya mengikuti prosedur ketatanegaraan. Ibaratnya lah presiden ngasihnya ini kok.

Yang menarik disini, alasan meloloskan budi gunawan sebenarnya berbeda antara KIH dan KMP.KIH jelas meloloskan karena mereka partai pemerintah, sementara KMP lebih cenderung melempar bola panas ke jokowi.

Sekarang coba kita lihat DPR, santai santai saja kan. Disini sebenarnya DPR juga membikin ramai suasana politik. Seandainya sikap partai KMP seperti demokrat yang tidak ingin meloloskan budi gunawan, pasti masalah berhenti di DPR, namun tidak, DPR berpolitik tingkat tinggi dan Presiden jokowi terjebak dengan pilihannya sendiri. 

Sudut pandang Prabowo dan KMP


Prabowo secara tegas akan mendukung apapun keputusan jokowi dalam masalah pelantikan Kapolri asal membela kepentingan rakyat. Pada intinya ini adalah kalimat diplomatis. Artinya jika jokowi tetap melantik Budi gunawan, apakah benar KMP tetap mendukung? 

Pertemuan prabowo dengan jokowi menjadi lebih menarik karena pertemuan ini dilaporkan prabowo ke para pimpinan partai di KMP. Artinya, tidak mungkin pertemuan itu hanya membahas pencak silat. Justru pertemuanini begitu kruisal sampai sampai Prabowo harus mengadakan pertemsebeuan dengan para pembesar KMP. 

Melihat gelagat KMP, tentu saja KIH panik yang akhirnya juga menggelar rapat di rumah megawati. Apa isi pertemuannya saya juga tidak tahu. Apakah ada deal antara jokowi dan prabowo, hanya elite KMP dan jokowi serta tuhan yang tahu. 

Sudut pandang media

Dari sudut pandang media juga cukup menarik. Mengapa? karena media yang dulu membela jokowi dalam pilpres sekarang berbalik menyerang pemerintah (Jokowi dan KIH) secara membabi buta. Tinggal MetroTV saja yang masih membuat berita bernada positif. lihat saja tempo, merdeka.com, detik.com serta Kompas. Beritanya hampir semuanya menyudutkan POLRI, Jokowi dan KIH. 

Dari sini menjadi bukti bahwa Media juga ingin mengambil untung dari konflik ini. Makin banyak pengiklan, makin besar oplah, makin banyak penonton dan makin laku deh beritanya. Apa ruginya coba. 

Dari jaman SBY pun kerjaan media memang menyerang habis semua kebijakan pemerintah. Karena memang itu tugas media yang katanya sebagai salah satu pilar demokrasi dan sebagai "pengawas" kerja pemerintah.

Artinya, bagi jokowi dan KIH, bulan madu sebagai media darling sudah usai. Sekrang silahkan anda cari berita positif tentang KIH dan jokowi di media manistream selain metro TV? susah bukan? Paling paling ya si menteri susi yang cukup positif disorot media. Sudah saatnya jokowi bangun, MELEK, dan berhenti dengan pencitraannya. Sudah saatnya KERJA. bulan madu pencitraan sudah usai sejak pelantikan presiden.

Pandangan masyarakat


Jika kita analisa, masyarakat cenderung membela KPK, karena sejauh ini, KPK sudah berulang kali menunjukan prestasinya. Selain itu KPK juga berani menyeret orang orang dilingkaran Istana, pejabat selevel menteri, ketua parpol, pengusaha sampai JEnderal polri berhasil di jebloskan kepenjara. Maka jangan heran jika Masyarakat cenderung memihak KPK. 

Dari konflik ini juga terlihat Polri dimata publik makin tidak dihargai. Polisi itu ibaratnya di BENCI tapi dibutuhkan. Mau ngurus sim? menangkap maling? mengatur lalu lintas? menjaga ketertiban masyarakat? semua polisi loh. Namun sekali lagi citra polisi hancur dari konflik ini, apalagi Media juga tanpa sensor menelenjangi kejelekan polri. Apakah berarti Polisi jelek? Tidak juga, Oknum pejabat POLRI jelek banyak, namun yang perlu di ingat, polisi yang sering kita temui di jalan atau dikantor polisi mereka bahkan tidak tahu menahu urusan konflik ini. Jadi kasihan lah kalau semua polisi disalahkan. 

Pandangan penulis pribadi

Saya sudah mengomentari satu persatu pandangan dari berbagai pihak diatas. Namun jika saya ringkas pandangan pribadi saya sebagai warga indonesia, berikut ini pandangan saya pribadi

  1. Presiden TIDAK melantik budi gunawan dan memilih Kapolri baru
  2. KIH dan partai pemerintah jangan merecoki istana. Memberi saran boleh tapi bukan memaksa. 
  3. KMP jangan memanfaatkan suasana konflik ini untuk meraih simpati rakyat. Mending berikan solusi 
  4. Untuk masalah kriminalisasi pimpinan KPK, tetap berjalan kalau itu memang tindak kriminal, namun HARUS ditunda terlebih dahulu sampai kasus budi gunawan selesai. 
  5. Baik polisi maupun KPK penting bagi negara dan masyarat, sebaiknya kita adil dalam menilai.
  6. Politisi PDIP akan lebih baik DIAM dan tidak usah banyak bacot karena makin tampak tidak ada koordinasi dalam menyampaikan pendapat di media. 
  7. SBY turun tangan, jangan lepas tangan mengingat SBY sudah berpengalaman memimpin negara selama 10 tahun, minimal berikan bantuan dan saran secara pribadi ke jokowi, tanpa diketahui media atau publik.
  8. Media memberitakan konflik ini dengan judul judul sesuai fakta, bukan malah mendramatisir dan memperkeruh konflik. Namun saya yakin susah karena tujuan mendramatisir agar laku
  9. Jokowi harus tegas, jangan jadi petugas partai dan memperbaiki cara bicara dan komunikasi
  10. PDIP harus banyak belajar bagaimana menjadi partai pemerintah 

Ok, itu semua saran dan pandangan penulis. Kita berdoa semoga konflik ini cepat selesai, Yang salah dihukum dan yang benar di Menangkan. Amin!

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Komentar Tokoh Nasional Tentang Pelarangan Cadar di UIN Sunan Kalijaga

Berikut ini adalah pendapat para tokoh Nasional tentang Pelarangan Cadar di UIN Sunan Kalijga. Fahri Idris Saya akan buka advokasi bagi mahasiswi bercadar yang merasakan dirugikan apalagi jika sampai dipecat dengan kebijakan ini. Saya turun tangan langsung. https://t.co/L8Yx87Jumd via official site https://t.co/bARvTo7oJi silahkan share karena cadar dilindungi UUD '45. #Cadar — Fahira Idris DPD RI (@fahiraidris) 6 Maret 2018 Lukman Hakim Saifudin ( Menteri Agama) Cadar itu bisa merupakan wujud pengamalan keyakinan ajaran agama bagi penggunanya, meskipun banyak juga yg meyakini itu hanyalah budaya. UIN SUKA bukan ingin mengatur sisi khilafiyah hal itu, tapi ingin menata ketentuan akademik & administratif yg menyangkut penggunaan cadar. https://t.co/cJax2OTm4Q — Lukman H. Saifuddin (@lukmansaifuddin) 9 Maret 2018 Fahri Hamzah Sultan Hamengkubuwono  X "Perlu ada kebijakan untuk mempertimbangkan lagi,"    Sultan menilai, kebijakan yang ada

Data Statistik ASN Per Juni 2023

  Data ASN 2023 Berapa sih jumlah ASN seluruh Indonesia? Jika Anda penasaran dengan pertanyaan tersebut, Anda bisa melihat gambar di atas. Gambar diambil dari buku statistik ASN Semester I tahun 2023 yang diterbitkan BKN.  Secara singkat ,  Jumlah ASN sebanyak 4.282.429 Orang yang terdiri dari PNS sebanyak 3.795.302 (89%) dan PPPK sebanyak 487.127 (11%).  Walaupun Jumlah PPPK baru 11%, namun tren PPPK akan terus meningkat seiring lebih banyaknya lowongan PPPK dibanding PNS. Hal ini dikarenakan PNS pensiun tidak  selalu di ganti dengan PNS baru namun di ganti dengan PPPK.  Dilihat dari instansinya, Jumlah PNS pusat sebanyak 22% dan jumlah ASN daerah sebanyak 78%. ASN Pusat adalah ASN yang bekerja di Kementerian, Lembaga atau Badan Negara sedangkan PNS daerah adalah PNS yang bekerja di instansi Pemerintah Daerah Tingkat I ( Provinsi) dan Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten Kota).  Catatan Menarik dari latar pendidikan ASN adalah 71% bergelar sarjana. Hal ini wajar karena sejak 10 Tah

Daftar Partai Peserta Pemilu 2024

  No Nama  Ketua Sekjen Berdiri  Website 1 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar M. Hasanuddin Wahid 23 Juli 1998 https://pkb.id 2 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto Ahmad Muzani 06 Februari 2008 http://gerindra.id 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Megawati Sukarnoputri Hasto Kristianto 15 Februari 1999 https://pdiperjuangan.id 4 Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto Lodewijk Freidrich Paulus 20 Oktober 1964 https://partaigolkar.com 5 Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh Jhonny G. Plate 26 Juli 20211 https://nasdem.id 6 Partai Buruh Said Iqbal Ferry Nurzarli 05 Oktober 2021 https://partaiburuh.or.id 7 Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Anis Matta Mahfudz Siddiq 28 Oktober 2019 https://partaigelora.id 8 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu Aboe Bakar Al-Habsyi 20 April 2002 https://pks.id 9 Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) I Gede Pasek Suardika Sri Mulyono 07 Januari 2022 https://p