Polemik RUU pilkada menjadi berita harian saat ini. Permasalahan ini dari RUU pilkada ada pada teknik penyelenggaraannya, apakah mau dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Sekarang mari kita bahas dua cara ini dilihat dari kekurangan atau potensi kecurangan dan kerusakan yang mungkin terjadi.
Pemilihan Langsung
Pemilihan langsung untuk kepala daerah sudah berlangsung 10 tahun dan ternyata banyak terjadi kekurangan dan kerusakan yang timbul. Berikut ini adalah dampak dari pemilihan langsung
- Potensi korupsi Pemenang pemilukada lebih besar, terbukti lebih dari 170 kepala daerah melakukan tindak pidana korupsi,(kompas.com) . Okezone sendiri melansir lebih dari 300 kepala daerah tersangkut korupsi. Alasan utama korupsi para pemimpin daerah karena modal jadi bupati,walikota atau gubernur itu habis banyak, maka langkah mengambalikan "modal" dengan cara korupsi. Ini sudah terbukti
- Kerusuhan dan konflik horisontal. Kerusuhan dan konflik sering terjadi antar pendukung masing masing calon pemimpin daerah, dari sekedar ribut, bentrok di jalan bahkan kadang sampai ada yang meninggal. Konflik horisontal ini akan terus terjadi, terutama pada para pendukung yang fanatik.
- Money politik dan menyuap rakyat. Ini sudah menjadi rahasia umum, pemilu kada harus bagi bagi uang ke calon pemilihnya, alasannya macam macam, sebagai uang transport, uang ganti karena seharian ga kerja atau alasan lain. point ketiga ini erat hubungannya dengan point no 1.
- Pencopotan dan penggeseran posisi di pemerintah. Ini sering terjadi, seperti yang disampaikan SBY di youtube. ini sedikit banyak juga efek dari Politik balas budi, siapa kemarin yang mendukung calon, maka si pendukung ini biasanya diangkat jadi pejabat.
- Kampenye hitam. Karena pendidikan masing masing calon pemilih tidak sama, sangat rawan dengan fitnah dan kampanye hitam. Hal ini akan diperparah dengan media yang sudah tidak fair dan cenderung mendukung salah satu calon yang akhirnya membuat media tidak lagi adil dalam penyampaian berita.
- Pemborosan anggaran, sekedar gambaran, alokasi dana untuk pemilukada 2015 saja sekitar 70Triliun, Dana sebesar itu bisa dipakai untuk mengratiskan sekolah sampai SMA, artinya pemerintah kedepan bisa menjalankan program wajib belajar 12 tahun tanpa memberatkan orang tua siswa.
- penggunaan fasilitas negara. Sering terjadi dan dilakukan oleh incumbent, pengaruhnya di pemerintahan daerah kadang baik langsung ataupun tidak langsung digunakan untuk kampanya.
- Yang menang yang banyak uang. Ini sudah terbukti, karena point ini masih berhubungan dengan point ke 3. Tidak usah jauh jauh sampai pemilukada, bahkan pemilihan kepala desa saja seorang calon kepala desa bisa habis 5Milyar sampai 10Milyar untuk bagi bagi duit ke pemilihnya. Saya masih ingat dulu pas 'wuwuran' bagi bagi duit, ada 3 calon, masing masing calon bagi bagi duit, yagn pertam 25rb, yang keuda 35 rb dan yang ketiga 40 ribu. Maka yang menang bisa anda tebak? Ya anda benar, yang memberi uang 40rb. Mungkin anda pikir, masa beda 5rb aja ngaruh? bagi penduduk desa, uang segitu banyak, beda dengan penduduk kota.
Pemilihan tidak langsung
Sekarang mari kita lihat kekurangan dari pemilihan tidak langsung.
- Pemilihan tidak langsung juga berpotensi korupsi atau banyak terjadi money politik , minimal didalam internal dewan.
- Pemilihan tidak langsung oleh DPRD membuat pemimpin terpilih tersandara oleh DPR, ini menurut sebagian pakar politik.
- Pemilihan tidak langsung merupakan kemunduran demokrasi (ini juga menurut sebagian pakar).
- Pemilihan tidak langsung mengkebiri atau menghilangkan hak demokrasi rakyat (ini juga menurut sebagian pakar).
- pemilihan tidak langsung memungkinkan terjadinya monopoli kemenangan di setiap daerah, dalam hal ini koalisi merah putih.
Nah demikian gambarannya. Nampak jelas sebenarnya bahwa pemilihan langsung lebih banyak mudarahatnya, dulu waktu saya SMP guru PPkn saja bilang bahwa indonesia itu menggunakan pemilihan tidak langsung karena penduduknya sangat banyak, jika dipaksakan menggunakan pemilihan langsung, maka dana yang dibutuhkan akan sangat besar. Dan itu terbukti sekarang.
Fadli zon, politikus gerinda juga bilang bahwa pemilihan kepala daerah secara tidak langsung merupakan implementasi dari Sila ke 4 pancasila :"Kerakyataan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusywaratan perwakilan".
Intinya disini, yang tidak setuju pemilihan lewat DPR itu sebenarnya argumennya rendah, mudah dibantah dan sedikit menggunakan data dan fakta, cendrung "mungkin". Apalagi bukan rahasia lagi kalau banyak media cenderung menjadi CORONG PDIP dan jokowi, tentunya yang disuarakan adalah pemilukada langsung, mengingat jika dipilih DPR, bisa bisa jokowi presiden namun semua kepala daerahnya dari koalisi merah putih.
Demorkrat mengambil pilihan pemilukada langsung dengan 10syarat, namun apabila syarat itu tidak masuk RUU, apakah demokrat masih mengusulkan pemilu kada langsung? Kita lihat saja akhir bulan ini.
Postingan
