kampanye Kurang Elok di Pilgub Sumut

Pasangan Calong Cagub Pilgub Sumut 2018 

Sumut adalah salah satu Propinsi yang akan melakukan Pilgub ditahun 2018 ini. Pertarungan meraih pucuk pimpinan di Sumut  sangat sengit karena bakal berlangsung  Head to head. Semula, pilgub Sumut akan di ikuti oleh 3 Pasang calon, namun salah satu calon di anulir dan dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk maju di Pilgub.

Dari sisi partai pendukung, jelas sangat nampak bahwa PDIP di keroyok oleh partai partai lain, PDIP bisa dikatakan bekerja sendiri walaupun Djarot Sihar di usung PDIP dan PPP, namun Pengurus partai berlambang kabah di tingkat propinsi tidak mendukung pasangan ini. Pasangan ini mendapat restu dari DPP PPP Pusat namun tidak mendapat dukungan  di lapangan. 

Walaupun KPU, Bawaslu dan pihak pihak terkait menyampaikan agar simpatisan, partai dan  tim pemenangan menggunakan program kerja sebagai jualan mencapai kemanangan, namun tetap saja kampanye hitam, fitnah dan berita-berita menyudutkan eramas ataupun Djos tetap muncul baik dimedia cetak elektronik dan sosial media. 

Agar pembahasan tidak meluas kita akan fokus pada gaya kampanye Eramas dan Djoss yang menurut saya kurang elok karena lebih fokus pada isu negatif daripada program kerja. Saya berusaha melihatnya secara adil. Saya sebagai penulis tinggal di Sumatera Utara namun saya tidak Ber KTP Sumut dan saya tidak punya hak pilih sehingga saya berharap tidak ada tudingan bahwa saya pendukung salah satu calon.

Gaya Kampanye 

Gaya kampanye Identitas Agama 

Dalam salah satu media online, Eramas menekankan pada 5 hal jika terpilih nanti yaitu ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur serta bidang pertanian dan kelautan. Eramas yang didukung Oleh Gerindra, PKS dan yang terakhir Demokrat sangat nampak dekat dengan Umat islam, bahkan acara acara kampanye Eramas sering dibalut dengan pengajian, hal ini tentunya tidak bisa dilakukan oleh Djarot sihar. Seandainya Djoss menggunakan cara ini juga kurang efekif karena yang bisa hadir dalam acara ini hanya djarot.  Eramas cenderung menggunakan politik Indentitas dan mendekat ke umat islam mengingat secara statistik jumlah umat Islam sekitar 60% di Sumut. 

Sebelum lebih jauh saya sampaikan bahwa hakekatnya adat dan kekeluargaan dan toleransi  warga sumut sangat kental, sebagai contoh, ada keluarga saya yang bermarga Toba beragama Islam, namun ketika ada pertemuan Marga di Toba yang kebanyakan Kristen, pihak Keluarga di Toba menyampaikan apakah keluarga yang muslim ini mau datang atau tidak? jika datang, maka yang dipotong bukan babi, namun kambing atau ayam.  Lihatlah, bukankah ini adalah bentuk toleransi yang luar biasa. Lagi lagi hal ini juga dimanfaatkan oleh oknum Eramas atau pendukungnya yang mengatakan Djarot memengang kepala babi disebuah acara, padahal Djarot memegang ikan Emas yang kebetulan disitu dihidangkan Babi. 

Gaya Kampanye Identitas Suku

Djoss berusaha merangkul semua kalangan dalam kampanyenya namun walaupun demikian, nampak bahwa Djarot berusaha mendapatkan dukungan dari Etnis jawa yang ada di sumut. Sedangkah Djarot fokus menggarap Suku Batak Jadi hakekatnya baik Eramas maupun Djos sama sama menggunakan politik Identitas dengan cara berbeda, jika Eramas melihat dair sudut pandang Agama, maka Djoss dari sudut pandang suku. Bahkan salah satu alasan megawati menugaskan djarot di sumut adalah alasan suku ini, kata megawati bahwa di sumut banyak orang jawa. Bukankah ini politik identitas? 

Gaya Debat Publik

Dalam debat publiknya Djarot seperti meniru era debat pilpres Jokowi d tahun 2014 dengan menanyakan hal dalam pemerintahan yang sifatnya teknis dan menggunakan istilah spesifik. Masih ingat ketika Jokowi bertanya ke Prabowo masalah TIPD? Djarot juga menanyakan hal yang sama ke Edy dengan menanyakan permasalahan stunting. teknik ini sengaja dibuat oleh Djarot untuk menunjukan bahwa beliau berpengalaman dibidang pemerintah daerah dan tentu saja Edy tidak paham istilah stunting, namun ketika dijelaskan bahwa Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama  baru Edy menjelaskan solusinya.

Stunting ini terus menerus diblowup oleh tim pemenangan Djoss di sosial media untuk menggiring opini bahwa Edy tidak paham tugas kepala daerah. Jelas ini kan penggiringan opini yang tidak tepat,sekarang jika Edy bertanya masalah kemanan daerah dan istilah Militer ke Djarot, apakah semua istilah militer Djarot paham? ini kan hanya sekedar trik mengesankan bahwa Eramas tidak paham tentang administrasi pemerintah daerah.

Isu Hukum Calon Wakil Gubernur

Model lain kampanye Djoss adalah membuat seolah olah Musa Rajeksah adalah bagian kelompok preman dan terlibat dalam kasus korupsi di pemerintahan sebelumnya. Padahal sejauh ini KPK menyatakan bahwa Musa hanya diperiksa sebagai saksi. Disisi yang lain kasus Hutan Register 40 milik Keluarga Sihar yang y udah jelas jelas tinggal ekeskusi tidak pernah dibahas? bahkan karna sulitnya mengekseskusi lahan register 40 ini Menteri lingkungan hidup minta bantuan KPK.  dalam bahasa sederhana, Jika sihar ingin mengelola sumut berdasarkan  hukum dan berkeadilan,  Selesaikan dulu masalah hukum keluarganya baru bicara masalah keadilan. seperti yang diucapkan MS Kaban, Mantan menteri kehutanan era SBY (baca : https://www.asahansatu.com/ms-kaban-soal-sihar-sitorus-taat-hukum-dulu-baru-bicara-sumut-bersih/). 

Isu Cuti salah Satu Calon Gubernur

Hal lain yang sering dijadikan alat menyerang Edy Rahmayadi yang ketua PSSI, kenapa tidak mundur saja dari PSSI, kok malah cuti? Pendukung Djarot Sihar ini lupa  bahwa Jokowi ketika mau menjadi Capres juga cuma cuti jadi gubernur? Jokowi tidak mundur jadi gubernur, beliu hanya cuti selama kampanye, tapi tentunya pro Djoss tidak akan mengungkit perkara ini. 

Isu Kesehatan

Isu hangat yang saat ini digoreng oleh Simpatisan Djoss adalah isu kesehatan Edy Rahmayadi yang diisukan terserang Stroke. Apakah benar? Kalau saya sendiri berpendapat bisa jadi isu itu benar namun nyatanya Edy kembali muncul ke publik dalam keadan sehat. Bisa jadi Edy mengalami "gejala" stroke namun tim dokter berhasil mencegahnya dan sekarang kembali normal. 

Tim Eramas juga tidak secara terbuka menyampaikan mengapa Edy menghilang hampir 2 Minggu sejak deklarasi dukungan partai Demokrat. Bisa jadi Edy mengalami gejala stroke namun tim Eramas tidak ingin elektabiltias Edy merosot sehingga isu tersebut ditutupi. 

Isi ini digiring simpatisan DJOSS untuk mengesankan seandainya cagubnya saja tidak sehat bagaimana mau memimpin sumut, isu ini mirip dengan isu yang di goreng oleh pro Jokowi dulu ke prabowo yang Duda. Bagaimana bisa mengurus negara, mengurus keluarga saja ga becus.

Kartu Sakti Dan Pembangunan Ekonomi

Salah satu solusi yang diandalkan oleh Djoss adalah kartu sakti. Sangat jelas ini menjiplak kartu sakti Jokowi, namun apakah model kampanye kartu saktu ini bisa sukses? belum tentu. Masih ingat ketika Rike Diah Pitaloka menggunakan Baju kotak-kotak untuk memenangkan pilkada jabar? Apa yang terjadi? Baju kotak kotak Gagal membawa Rike ke kursi  nomor satu Jabar. 

Sebenarnya kartu sakti seperti ini tidak cocok dibawa ke Pilkada karena kartu sejahtera ini kan program nasional, cuma di rebranding, contoh Kartu Indonesia sehat jokowi itu sudah ada sejak SBY, hanya saja beda nama. Apakah ini program bar, program unggulan? tentu saja tidak. Maka menggunakan kartu Sakti untuk jualan kampanye juga merupakan pembodohan. Karena ujung ujungnya sama dengan Kartu Jaminan sosial atau kartu Indonesia sehat versi lokal. 

Mari Melihat lebih jernih

Jika kita lihat dengan pijakan yang adil, sebenarnya dua pihak ini salih menjegal pihak lawannya dengan memanfaatkan berbagai isu yang ada termasuk isu Sara. Bahkan jika kita perhatikan, Alat peraga kampanye dua paslon ini sangat nampak berbau politik identitas, misal Di daerah yang banyak penduduk non muslim, nampak jelas alat peraga kampanye DJOSS dimana-mana semantara di daerah muslim nampak jelas ERAMAS diaman-mana.

Hal tersebut sebenarnya kurang bagus untuk Demokrasi di Indonesia, dan seharusnya pihak pemerintah dan kepolisian membuat peta-peta daerah rawan dan kedepannya siapapun yang terpilih harus bisa menyatukan kembali rakyat sumut. Pada hakekatnya pilkada langsung lebih banyak mudaratnya daripada kebaikannya. Seandainya pilkada di lakukan oleh DPRD, Keributan dan perpecahan hanya ada di dalam ruang Dewan, sementara itu pilkada langsung membuat perpecahan sampai kelevel hubungan masyarakat antar kelompok dan antar orang perorang.

Maka dari itu, coba kita berpikir jernih, Jangan sampai pilkada ini memecah Sumut lima tahun kedepan, ingat bahwa Gerinda dan PKS walaupun di Sumut berseberangan dengan PDIP namun di Jatim mereka duduk mesra medukung Cagub yang sama. Selain itu bagi yang muslim bahwa Djarot itu muslim walaupun pasangannya non muslim. Untuk Eramas juga sama, bahwa agama di sumut bukan hanya Islam, namun multi agama yang juga harus diperhatikan dan diperlakukan secara adil.

Bahwa sumut memang sejak dulu sudah multi kultural , multi entis dan multi agama, alahkan baiknya para tim kampanye fokus pada program kerja dalam kampanye ketimbang fokus pada isu identitas dan SARA demi kepentingan yang lebih besar untuk kemajuan Sumut secara khusus dan Kemajuan Indonesia kdepannya.