Langsung ke konten utama

Analisa Pembakaran Masjid di Tolikara Papua

Idul fitri 1436H di Tolikara tidak semeriah dan seindah di tempat lain di Indonesia. Kaum muslimin di sana tidak bisa melakukan sholat Ied karena adanya penyerangan ke arah Jamaah Sholat Ied dan berakhir dengan pembakaran Rumah, Kios dan Masjid. Untuk pembakaran masjid ini memang ada dua versi. Versi pertama menyatakan bahwa mereka para Teroris kristen ini memang sengaja membakar masjid sedangkan kata pihak Teroris atau para pendukungnya, mereka membakar kios namun merembet ke masjid. Apapun alasannya, yang jelas Masjid Terbakar di Hari raya idul fitri.

Kerusuhan dan pembakaran kios dan majsid di tolikara papua, 1 Syawal 1436 H

Awal Mula pemicu. 

Awal mula pemicu dari semua ini adalah surat edaran dari Pengurus GIDI setempat. Berikut surat edarannya .
Klik untuk memperbesar

GIDI merupakan kependekan ari GEREJA INJILI DI INDONEISA  yang "berkuasa" di Tolikara Papua. Dalam surat edaran tersebut DENGAN SANGAT JELAS ada point point berikut:

  1. Umat islam DILARANG SHOLAT IED dan merayakan hari raya di kabupaten tolikara
  2. Umat muslimah DILARANG memakai JILBAB di Tolikara
  3. Pelarangan pendirian GEREJA lain selain GEREJA GIDI.
  4. Surat tembusan diberikan ke Polres, Danramil, Bupati dan DPRD
  5. Surat ditandangani oleh Pdt Nayus Wenda dan Pdt Marthen Jingga
Walaupun Para pejabat berulang kali berusaha menutupi bahwa hal tersebut bukan perkara agama dan masih perlu memverifikasi hal tersebut, namun Kepala Kantor kemenag Tolikara membenarkan hal tersebut. Kepala BIN yang baru bapak Sutiyoso bahkan dengan tegas menyatakan memang GIDI ini menolak agama lain di Tolikara dan MELARANG aliran Kristen lain selain GIDI. 

Respon Kementrian agama

Pihak departemen agama dari BIMAS KRISTEN sudah menyatakan permintaan maaf kepada Umat islam dalam press release, sementara itu Menteri Agama Lukman Hakim ketika diwawancarai TV one menyatakan bahwa memang sampai saat ini di Tolikara belum ada Forum komunikasi umat beragama dengan alasan itu daerah pemekaran. Sumber lain menyatakan bahwa Memang pihak GIDI tidak mau adanya forum umat beragama, maunya mereka satu kabupaten SATU ALIRAN KRISTEN GIDI semua. Kalau ada aliran kristen lainpun harus gabung. Kristen aja ga akur bagaimana dengan ISLAM, sudah pasti mereka memusuhi. 

Komentar Para tokoh

Para tokoh agama Islam semuanya mengecam keras dan meminta tokoh Intelektual di proses secara hukum. Sementara itu Presiden pada mulanya hanya menyatakan permintaan maaf kepada umat islam atas peristiwa tersebut namun di hari berikutnya menyatakan akan menegakan HUKUM terhadap para pelaku pembakaran termasuk dalang dibalik semua ini. 

Namun, pihak GIDI pusat membantah bahwa surat itu diterbitkan atau minimal menolak untuk menyetujui adanya surat edaran tersebut. Artinya pihak GIDI pusat menyatakan bahwa "ITU KESALAHAN" pengurus GIDI lokal. Entah ini cuci tangan atau memang tidak tahu saya tidak bisa komentar. 

Pihak GIDI pada awalnya menyatakan bahwa kerusuhan dan pembakaran itu diawali oleh bentrok dengan polisi yang menjaga tempat sholat Ied.Pihak pemerintah, terutama polisi dan kemendagri sudah membantahnya, bahkan menyatakan bahwa Semua sudah sesuai prosedur terutama masalah tembakan peringatan. Artinya apa? Proses pembubaran sholat ini sudah terencana dan terorganisir. 

Yang sangat disayangkan adalah ucapan wapres JK yang menyatakan semua gara gara speaker. Bapak JK ini mungkin komentar sebelum baca surat edarannya.Sudah JELAS JELAS mereka melarang adanya perayaan hari raya, eh malah si wapres ini bilang lagi lagi speker. Pada akhirnya wapres juga mengoreksi pernyataanya dan justru merasa Aneh dengan isi surat. 

Pihak KomnasHAM langsung mendapat kritikan pedas, sekarang bagaimana kerja mereka? apakah mereka akan sama GARANGnya dengan pembarantasan terorisme, pembunuhan terhadap para pembrontak di papua? Apakah mereka benar benar independent?  Berita terbaru, komnasham meminta para perusuh dan dalangnya diseret kepengadilan.

Masalah menyembunyikan fakta sebenarnya sudah menjadi rahasia umum para pejabat dan tokoh politik. Biasanya, penyembunyian ini agar efeknya tidak merembet kedaerah lain. Saya jadi ingat jaman megawati Wapres, Gusdur presiden dan sedang Plesir keluar negeri saat konflik ambon maluku. Sehabis melihat langsung lokasi di ambon, Megawati bilang "semua kondusif" lalu malamnya, di acara Gebyar BCA, Bagito group bilang " Semuanya aman terkendali, tapi 7 desa hapus dibakar". 

Perhatikan kalimat Presiden dan wapresnya? Sangat disayangkan tidak ada kalimat tegas:"TANGKAP DALANG intelekual dari semua ini". Mungkin Jokowi-JK mikir masalah efek politik juga karena Papua adalah basis masa Jokowi JK di pilpres kemarin.  Tokoh Islam jelas sangat kesal dengan pernyataan JK beberapa bulan lalu yang menyatakan "Suara kaset ngaji" lewat speaker mengganggu. Saya tahu bahwa maksudnya pak JK itu tolong ngajinya jangan pake kaset dan Jangan keras keras, apalagi pas waktu shubuh agar tidak menganggu tidur. Tapi JUSTRU inilah yang menjadi alasan orang KAFIR berani melarang adanya sholat ied, dan mungkin Suatu saat ada daerah KRISTEN yang berani melarang penggunaan speaker untuk adzan. Kepada YTH bapak JK, kalau NGOMONG dipikir dulu efeknya, MASA ketua Dewan masjid Indonesia ga berpikir efek dari ucapannya? jangan sampai dijadikan senjata ORANG KAFIR terutama masalah speaker. 

Perda Pelarangan Pembangunan tempat ibadah

Informasi terbaru menyatakan bahwa di tolikara ada perda yang melarang berdirinya MASJID, yang boleh berdiri hanya mushola. Selain itu perda tersebut Pihak kemendagri sedang menyelidiki hal ini dan akan membatalkan perda tersebut jika memang ada. Jika perda tersebut merupakan peraturan yang setujui oleh Bupati dan DPRD, seharusnya Bupati dan para anggota dewan tersebut dari JABATANNYA. namun, janji mendagri sudah cukup mendinginkan tinggal apakah jika perda itu ada mau dicabut atau tidak. Yang lebih penting, kemendagri harus mengecek seluruh perda di Indonesia dan memastikan bahwa didaerah lain tidak terjadi hal seperti ini. Jika memang perda yang mengistimewakan GIDI itu ada, jelas sekali bahwa BUPATI pun mendukung GIDI. jelas ini merupakan PELANGGARAN terhadap UUD 45 dan dilakukan secara terorganisir. Kemana selama ini pemerintah indonesia? Kemana kementrian agama? Kemana KomnasHAM?

Solusi 

Saat ini, semua pihak tengah bekerja menyelesaikan kasus ini. Kepala BIN sudah mengantisipasi efek dari pembakaran ini, jangan sampai merembet kedaerah lain. Pihak Mensos sudah menyiapkan bantuan untuk korban tolikara an kemendagri sudah memberikan bantuan Alquran dan pembangunan kembali kios dan masjid yang terbakar. 

Kaum muslimin sendiri berharap jangan karena para korban sudah diberi bantuan dan masjid dibangun kembali terus masalah selesai. TIDAK BISA. Semua harus memonitor perilaku kelompok agama seperti gidi yang ingin menguasai daerah tertentu. INI INDONESIA, tidak ada satu agamapun yang bisa melarang kebebasan beragama, emang ini jaman Abad kegelapan EROPA dimana GEREJA berkuasa? MIKIR!. 

Coba baca kembali surat edaran gidi. Saya sendiri minimal berharap 2 orang pendeta itu dijebloskan penjara dengan hukuman berat (minimal 10 tahun) dan Jika ada bukti GIDI pusat berestui hal ini, sudah sepantasnya ALIRAN KRISTEN GARIS KERAS ini DILARANG beraktifitas di Indonesia. 

InsyaAllah informasi ini akan saya update seusai perkembangan terbaru sampai masalah benar benar tuntas dan keadilan serta HUKUM ditegakan. 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Komentar Tokoh Nasional Tentang Pelarangan Cadar di UIN Sunan Kalijaga

Berikut ini adalah pendapat para tokoh Nasional tentang Pelarangan Cadar di UIN Sunan Kalijga. Fahri Idris Saya akan buka advokasi bagi mahasiswi bercadar yang merasakan dirugikan apalagi jika sampai dipecat dengan kebijakan ini. Saya turun tangan langsung. https://t.co/L8Yx87Jumd via official site https://t.co/bARvTo7oJi silahkan share karena cadar dilindungi UUD '45. #Cadar — Fahira Idris DPD RI (@fahiraidris) 6 Maret 2018 Lukman Hakim Saifudin ( Menteri Agama) Cadar itu bisa merupakan wujud pengamalan keyakinan ajaran agama bagi penggunanya, meskipun banyak juga yg meyakini itu hanyalah budaya. UIN SUKA bukan ingin mengatur sisi khilafiyah hal itu, tapi ingin menata ketentuan akademik & administratif yg menyangkut penggunaan cadar. https://t.co/cJax2OTm4Q — Lukman H. Saifuddin (@lukmansaifuddin) 9 Maret 2018 Fahri Hamzah Sultan Hamengkubuwono  X "Perlu ada kebijakan untuk mempertimbangkan lagi,"    Sultan menilai, kebijakan yang ada

Data Statistik ASN Per Juni 2023

  Data ASN 2023 Berapa sih jumlah ASN seluruh Indonesia? Jika Anda penasaran dengan pertanyaan tersebut, Anda bisa melihat gambar di atas. Gambar diambil dari buku statistik ASN Semester I tahun 2023 yang diterbitkan BKN.  Secara singkat ,  Jumlah ASN sebanyak 4.282.429 Orang yang terdiri dari PNS sebanyak 3.795.302 (89%) dan PPPK sebanyak 487.127 (11%).  Walaupun Jumlah PPPK baru 11%, namun tren PPPK akan terus meningkat seiring lebih banyaknya lowongan PPPK dibanding PNS. Hal ini dikarenakan PNS pensiun tidak  selalu di ganti dengan PNS baru namun di ganti dengan PPPK.  Dilihat dari instansinya, Jumlah PNS pusat sebanyak 22% dan jumlah ASN daerah sebanyak 78%. ASN Pusat adalah ASN yang bekerja di Kementerian, Lembaga atau Badan Negara sedangkan PNS daerah adalah PNS yang bekerja di instansi Pemerintah Daerah Tingkat I ( Provinsi) dan Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten Kota).  Catatan Menarik dari latar pendidikan ASN adalah 71% bergelar sarjana. Hal ini wajar karena sejak 10 Tah

Daftar Partai Peserta Pemilu 2024

  No Nama  Ketua Sekjen Berdiri  Website 1 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar M. Hasanuddin Wahid 23 Juli 1998 https://pkb.id 2 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto Ahmad Muzani 06 Februari 2008 http://gerindra.id 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Megawati Sukarnoputri Hasto Kristianto 15 Februari 1999 https://pdiperjuangan.id 4 Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto Lodewijk Freidrich Paulus 20 Oktober 1964 https://partaigolkar.com 5 Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh Jhonny G. Plate 26 Juli 20211 https://nasdem.id 6 Partai Buruh Said Iqbal Ferry Nurzarli 05 Oktober 2021 https://partaiburuh.or.id 7 Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Anis Matta Mahfudz Siddiq 28 Oktober 2019 https://partaigelora.id 8 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu Aboe Bakar Al-Habsyi 20 April 2002 https://pks.id 9 Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) I Gede Pasek Suardika Sri Mulyono 07 Januari 2022 https://p